Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalahkan" Trah Soekarno, Jokowi Paling Direkomendasikan Pimpin PDI-P

Kompas.com - 22/03/2015, 14:42 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tiga orang dalam trah Soek‎arno menjadi figur paling tidak direkomendasikan untuk memimpin PDI Perjuangan di masa depan. Sebaliknya, Presiden RI Joko Widodo paling dijagokan menjadi ketua umum partai berlambang banteng tersebut.

Demikian hasil survei pakar dan opinion leader menyongsong PDI Perjuangan yang dilakukan Poltracking Indonesia baru-baru ini. ‎Dalam survei itu, Poltracking menilai 9 kader PDI-P, yakni Joko Widodo, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait, Hasto Kristianto, Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, dan Puan Maharani. Ada 10 aspek yang dinilai dari masing-masing tokoh, yakni kompentensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, kemampuan memimpin partai, pengalaman dan prestasi memimpin, komunikasi di tingkat elite, kemampuan memimpin pemerintahan, penerimaan oleh publik, komunikasi publik, serta kemampuan memimpin koalisi.

"Tiga elite trah Soekarno berada di urutan paling bawah," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Para pakar menilai trah Soekarno, yakni Puan, Prananda, dan Megawati, sebagai figur elite partai yang paling tidak direkomendasikan memimpin PDI-P. Resistensi terhadap Puan paling besar, yakni 25,04 persen, sementara Prananda 17,64 persen, dan Megawati 16,91 persen.

"Dengan kata lain boleh jadi para pakar atau opinion leaders menilai bahwa sebaiknya PDIP menggunakan nalar politik demokrasi berbasis meritokrasi dalam sirkulasi kepemimpinan partai," tutur Hanta.

Adapun figur yang paling direkomendasikan adalah Jokowi dengan angka rekomendasi sebesar 29,35 persen, lalu Pramono Anung (28,73 persen), dan Ganjar Pranowo (19,85 persen).

"Hal ini terjadi karena ketokohan Jokowi di PDI-P semakin menguat sejak terpilihnya menjadi Presiden RI. Sementara, Pramono Anung merupakan politisi senior yang juga pernah menjabat sebagai Sekjen PDI-P," tutur Hanta.

Hanta mengatakan, ada 10 aspek ‎dalam penilaian para tokoh pada survei tersebut. Aspek itu meliputi integritas dan rekam jejak, kompentensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, komunikasi elit, komunikasi publik, akseptabilitas publik, pengalaman dan prestasi memimpin, kemampuan memimpin organisasi partai, kemampuan memimpin koalisi, kemampuan memimpin dalam pemerintahan dan negara.

Poltracking melakukan riset mulai December 2014-Februari 2015 di Jakarta baik di Jakarta maupun di beberapa daerah lain di Indonesia. Riset dilakukan melalui meta analisis, focus group discussion (FGD), serta penilaian dari para pakar dan tokoh. Jumlah penilai dari riset ini adalah 200 pakar yang tersebar di Indonesia.

PDI-P akan menggelar kongres di Bali pada bulan depan. Kongres itu akan mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum periode selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com