Ada Wacana Ubah Aturan Remisi untuk Koruptor, Komitmen Jokowi Dipertanyakan

Kompas.com - 20/03/2015, 17:10 WIB

Ihsanuddin

Penulis

Lihat Foto

Presiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Rakernas yang dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta sejumlah ketua partai koalisi ini mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat.(TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTIYAWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari mengkritik rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pemberian remisi, salah satunya untuk koruptor.

Menurut dia, rencana tersebut justru bertentangan dengan komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memberantas korupsi.

"Tidak tepat. Itu membuat masyarakat mempertanyakan komitmen Jokowi," kata Taufik saat menghadiri sebuah acara anti-korupsi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).

Terlebih lagi, lanjut Taufik, kondisi hukum dan penegakan korupsi di Indonesia saat ini sedang tidak menentu pasca-kekisruhan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Jika aturan pemberian remisi untuk koruptor dilonggarkan, Taufik khawatir prestasi Jokowi di bidang hukum akan mendapat rapor merah dari masyarakat. (Baca: Johan Budi: Remisi untuk Koruptor Jangan Disamakan dengan Maling Ayam)

"Selama ini kan pemerintahan Jokowi dianggap lebih mengutamakan ekonomi, tetapi hukumnya masih kurang," ucap anggota tim advokasi Jokowi-JK saat Pilpres 2014 itu. (Baca: Rencana Menkumham soal Remisi Koruptor Dicurigai)

Terkait argumentasi yang mengatakan pengetatan remisi untuk koruptor diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia, Taufik tidak menyetujuinya. Menurut Taufik, PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengetatan remisi bagi terpidana kasus pidana luar biasa tersebut sudah disahkan melalui perdebatan yang panjang.

"Saat PP itu dibuat, sudah diskusi panjang, pro dan kontra. Sampai saat ini belum ada kebutuhan untuk mengevaluasi PP tersebut," ucapnya.

Menkumham menggulirkan wacana merevisi PP No 99/2012. Menurut Yasonna, seburuk-buruknya napi kasus korupsi, mereka tetap harus memperoleh haknya untuk mendapat keringanan hukuman seperti narapidana kasus lain. (Baca: Menkumham Minta Koruptor Tak Diperlakukan Diskriminatif)

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Menkumham telah menyampaikan usulan itu kepada Presiden Joko Widodo. Presiden, kata Andi, meminta Yasonna melengkapi bahan kajian dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. (Baca: Soal Remisi untuk Koruptor, Jokowi Minta Menkumham Perhatikan Rasa Keadilan Rakyat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.