Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BIN Buka Opsi Deportasi 16 WNI yang Ditahan Turki

Kompas.com - 17/03/2015, 14:49 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan bahwa langkah deportasi 16 warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Turki merupakan solusi terbaik. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar upaya deportasi itu berhasil.

Marciano menjelaskan, mendeportasi 16 WNI yang ditahan di Turki akan membuat pemerintah Indonesia lebih mudah mendalami motif keberangkatan mereka ke negara tersebut. "Opsi paling bagus untuk kita ya dideportasi ke sini sehingga kita bisa kembangkan," kata Marciano di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Meski demikian, kata Marciano, opsi deportasi menyisakan masalah lain, yakni terkait kelangsungan hidup 16 WNI itu ketika kembali ke Indonesia. Seluruh harta benda yang dimiliki para WNI itu telah habis dijual untuk modal mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri.

Ia menyebutkan, ada dua kelompok WNI yang memutuskan pergi ke negara-negara di Timur Tengah. Kelompok pertama pergi karena ingin bergabung dengan kelompok radikal, sedangkan kelompok kedua karena alasan ekonomi.

"Yang motifnya murni ekonomi, yang bekerja di sana sebagai pembantu rumah tangga, dan sebagainya," ujar Marciano.

Aparat keamanan Turki telah menahan 16 WNI yang mencoba menyeberang ke Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Kamis (12/3/2015), mengatakan, ke-16 WNI tersebut terdiri dari tiga keluarga. Rute yang mereka tempuh menuju Suriah biasa digunakan para simpatisan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah ke-16 WNI itu hendak bergabung dengan ISIS atau tidak.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bahwa penahanan 16 WNI yang dilakukan otoritas Turki adalah kasus baru. Badrodin mengatakan bahwa para WNI itu bukanlah 16 WNI yang dilaporkan hilang saat melakukan tur ke Turki beberapa waktu lalu.

"Jadi pertama, 16 yang pakai Smailing Tour, dan sekarang ada 16 lagi," kata Badrodin.

Dia menyebutkan, 16 WNI yang hilang saat melakukan tur ke Turki hingga kini masih belum ditemukan. Pemerintah Indonesia masih menyelidiki identitas dan asal WNI yang ditahan di Turki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com