"Babi Manusia" Jalan-jalan di Bundaran HI Tolak Rp 1 Triliun untuk Parpol

Bertanduk, namun bertubuh manusia yang tengah mengenakan jas. Di ujung bawah lukisan itu tertulis "Rp 1 triliun, 1 Parpol". Aksi mereka mengundang perhatian para pengunjung car free day.

Beberapa warga ada yang mengabadikan aksi unik mereka. Bahkan ada beberapa pemuda yang berposes 'selfie' dengan Hardi dan kawan-kawan.

Mereka yang berinteraksi dengan Hardi sepakat dengan tuntutan aksi mereka. Aksi Hardi dan rekan-rekannya yang sama-sama berprofesi sebagai pelukis tersebut merupakan bagian dari aksi damai menolak rencana dari pemerintahan Joko Widodo memberi subsidi Rp 1 triliun untuk satu partai politik.

Hardi dan rekan-rekannya itu ingin mengajak masyarakat menolak kebijakan itu dengan caranya sendiri. "Kami menganggap kebijakan itu kejahatan demokrasi," ujar Hardi saat berbincang santai dengan Kompas.com di sela aksinya.

Menurut Hardi, partai politik memang jadi kendaraan perjuangan. Mereka merupakan representasi rakyat. Tetapi, Hardi menegaskan bahwa partai politik bukan representasi apa kemauan rakyat. [Baca: Presiden Jokowi Setuju Parpol Didanai Rp 1 Triliun dari APBN, asalkan...]

Partai politik di Indonesia telah meninggalkan prinsip dari rakyat untuk rakyat. "Saya yakin itu bukan inisiatif Pak Jokowi. Tetapi inisiatif partai politiknya. Saya melihat peran partai politik terhadap Presiden terlalu dominan," ucap Hardi.

Oji Lulungan, rekan Hardi menambahkan, kepercayaan rakyat terhadap partai politik saat ini menurun drastis. Apalagi, banyak kader partai politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Jumlah kerugian negara, kata Oji, pun tidak kecil. Oji khawatir kebijakan menyubsidi partai politik adalah akal-akalan oknum parpol untuk berbuat korupsi.

"Parpol kan awalnya saja janji-janji. Nanti ya kalau sudah terpilih, korupsi. Apalagi ini mau diberi Rp 1 triliun, makin kaya mereka," ujar Oji.

Hardi dan Oji menyarankan agar anggaran itu lebih baik dialokasikan kepada program yang menyentuh rakyat miskin. Soal mengapa mereka menyalurkan aspirasi melalui media kanvas, Hardi menganggap opini yang ada di media massa dimonopoli oleh pengamat politik, pakar dan sebagainya.

Hardi dan rekan-rekannya yang mengaku warga negara yang partisipatif juga ingin menyalurkan aspirasinya. "Kami akhirnya memilih jalan sesuai yang kami mampu, yakni melukis. Kebiasaan lukis untuk penyaluran aspirasi sudah lama hilang sejak orde baru. Kami ingin menggairahkan lagi," ujar Hardi.