Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Kubu Romi Belum Mengetahui soal Adanya Kesepakatan Islah

Kompas.com - 13/03/2015, 19:26 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya mengaku belum mendapat kabar mengenai adanya kesepakatan islah dengan pengurus PPP versi Muktamar Jakarta. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP versi Muktamar Surabaya, Aunur Rofiq, saat dikonfirmasi Jumat (13/3/2015).

"Kami belum mengetahui soal itu. Coba, tolong dicari tahu lagi, dikonfirmasi, apa memang benar?" ujar Rofiq.

Anggota Fraksi PPP Arsul Sani, saat ditemui di Crowne Plaza, Jakarta, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, hingga saat ini belum ada pembicaraan atau info terbaru mengenai adanya kesepakatan soal islah.

Sebelumnya diberitakan, dalam pelaksanaan Muktamar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di Batam, Kepri, Jumat ini, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengakui bahwa sudah terjadi kesepakatan antara dua kepengurusan PPP yang selama ini berselisih.

Bahkan, di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, Emron Pangkapi, menanggapi islah tersebut dengan bersyukur bahwa kesepakatan untuk bersatu akhirnya terjadi di tengah gegap gempita Muktamar Parmusi. Emron menyatakan akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Romahurmuziy, yang juga hadir saat pembukaan Muktamar Parmusi, untuk diteruskan.

Arsul membenarkan adanya pengurus DPP PPP yang diundang dan menghadiri pertemuan Parmusi di Batam. Ia menegaskan, belum mengetahui perkembangan apapun mengenai mediasi dua kubu di internal PPP. Namun, jika islah tersebut benar-benar terjadi, ia mengatakan, hal itu adalah suatu berkah bagi partai berlambang ka'bah tersebut.

"Kalau memang benar ya Alhamdulillah. Semoga itu benar," kata Arsul. (Baca: Di Batam, Dua Kubu PPP Nyatakan Islah dan Dukung Pemerintahan Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com