Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Menolak Tawaran Menjadi Waketum PAN

Kompas.com - 11/03/2015, 18:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Putri mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Wahid atau yang akrab disapa Yenny Wahid, ditawari untuk mengisi posisi sebagai wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2015-2020 di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan. Namun, Yenny menolaknya karena tak mau terlibat dalam politik praktis.

"Saya diajak, tetapi saya menolak," kata Yenny saat dihubungi, Rabu (11/3/2015).

Yenny mengaku tawaran itu datang dari Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Soetrisno Bachir. Soetrisno sendiri baru kembali ke PAN dan menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN setelah pensiun selama lima tahun. Dia memutuskan untuk kembali ke partai setelah Zulkifli Hasan yang didukungnya memenangi perebutan ketua umum melawan calon petahana, Hatta Rajasa.

"Saya bukan diajak Pak Zul, melainkan lewat Pak SB (Soetrisno Bachir)," kata dia.

Yenny mengungkapkan, ajakan untuk menjabat posisi penting di sebuah partai bukan sekali ini saja diterimanya. Beberapa partai pernah menawarkan posisi strategis, tetapi dia selalu konsisten menolaknya.

"Hampir semua partai menawari saya untuk bergabung. Ada sekitar delapan partai. Tapi, saya enggak mau. Saya ambil jalur politik kebangsaan," ucap Yenny.

Yenny juga pernah ditawari menjadi salah satu pengurus Partai Demokrat oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013. Ketika itu, Yenny juga menolak untuk ikut bergabung. (Baca: Ini Alasan Yenny Wahid Tolak Bergabung dengan Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com