Kubu Ical Tak Terima Kubu Agung Klaim sebagai Kepengurusan yang Sah

Ia menuding kubu Agung memanipulasi penyampaian putusan Mahkamah Partai Golkar ke media.

"Keputusan Mahkamah Partai ini draw, seri. Tidak ada pihak yang kalah, tidak ada yang menang. Mohon kalau baca amar putusan itu lengkap, jangan dipenggal-penggal. Mereka itu yang bilang kubu Agung menang, hanya baca putusan sebagian," ujar Aziz, dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa malam.

Dua hakim yakni Muladi dan Natabaya, menurut Aziz, memiliki pandangan bahwa penyelesaian kisruh kepengurusan Golkar harus melalui proses yang berlaku pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di dalam UU itu, tercantum sengketa pada partai politik diselesaikan di musyawarah partai. Jika tidak tercapai, penyelesaian itu dilakukan di pengadilan negeri setempat.

Sementara, lanjut Aziz, dua hakim mahkamah partai yang lainnya, yakni Andi Mattalatta dan Djasri Marin berpendapat bahwa kubu Agung Laksono mesti melakukan konsolidasi partai. Oleh karena itu, menurut dia, yang harus dilakukan adalah konsolidasi.

Sekretaris Jenderal Golkar versi Munas Bali Idrus Marham menambahkan, jika kubu Agung mengklaim bahwa kepengurusan mereka adalah sah di mata hukum, hal itu adalah manipulasi putusan mahkamah partai.

"Klaim itu menyesatkan rakyat dan keluarga besar Partai Golkar dan itu tak boleh dan tak bisa dibiarkan," ujar Idrus.

Idrus mengatakan bahwa kubu Aburizal akan melayangkan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Ada pun, sidang Mahkamah Partai Golkar tersebut merupakan mandat Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelumnya. Sebelumnya, empat majelis Mahkamah Partai Golkar menyampaikan pandangan berbeda terkait putusan perselisihan kepengurusan Partai Golkar. Muladi dan HAS Natabaya menyatakan tidak ingin berpendapat karena pengurus Golkar hasil Munas IX Bali, atau kubu Aburizal, sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan PN Jakarta Barat. Hal tersebut dianggap Muladi dan Natabaya sebagai sikap bahwa kubu Aburizal tidak ingin menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar melalui Mahkamah Partai Golkar.

Dengan sikap tersebut, Muladi dan Natabaya hanya memberikan rekomendasi agar kubu yang menang tidak mengambil semuanya (the winners takes all), merehabilitasi kader Golkar yang dipecat, mengakomodasi kubu yang kalah dalam kepengurusan, dan kubu yang kalah diminta untuk tidak membentuk partai baru.

Sementara itu, anggota lain majelis Mahkamah Partai, Djasri Marin dan Andi Mattalatta, menilai Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar secara aklamasi digelar tidak demokratis. Djasri dan Andi menilai pelaksanaan Munas IX Jakarta sangat terbuka, transparan, dan demokratis, meski di lain sisi, Andi dan Djasri menilai Munas IX Jakarta memiliki banyak kekurangan.

"Maka, mengabulkan permohonan pemohon sebagian, menerima kepengurusan Munas Ancol," kata Djasri.

Ia mengungkapkan, putusan itu harus dilaksanakan berikut sejumlah syaratnya, yaitu mengakomodasi kubu Aburizal secara selektif dan yang memenuhi kriteria, loyal, serta tidak melakukan perbuatan tercela untuk masuk dalam kepengurusan partai. Majelis juga meminta kepengurusan Agung untuk melakukan tugas utama partai, mulai dari musyawarah daerah dan penyelenggaraan Musyawarah Nasional X Partai Golkar. Pelaksanaannya paling lambat adalah Oktober 2016.