Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Groundbreaking" Satu Juta Rumah Dilakukan April Mendatang

Kompas.com - 02/03/2015, 18:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Setelah banyak menimbulkan keraguan, pemerintah akhirnya menyatakan akan tetap melanjutkan program "Satu Juta Rumah". Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono bahkan menyebutkan groundbreaking akan dilakukan pada bulan April 2015 ini.

"Ini akan kita (lakukan) groundbreaking (pada) April dan sudah siap semua. Lahannya sudah siap, pembiayaannya sudah siap, pendanaannya sudah siap," kata Basuki seusai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (2/3/2015).

Basuki menjelaskan, dalam program Satu Juta Rumah ini, pemerintah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah, misalnya dengan menetapkan uang muka hanya 1 persen dari harga murah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan tunai sebesar Rp 4 juta untuk kebutuhan pajak dan lain-lain. Sementara itu, untuk bunga kredit perumahan rakyat, pemerintah menetapkan bunga flat sebesar 5 persen dengan masa pelunasan sekitar 15-20 tahun. Masyarakat yang bekerja di sektor informal dan nonformal, kata Basuki, juga bisa mengajukan kepemilikan rumah.

"Untuk yang tidak punya payroll payment kan tidak bisa akses ke bank, maka akan pakai sistem KUR untuk perumahan," imbuh dia.

Kategori MBR yang bisa mengajukan kepemilikan rumah tapak adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 4 juta. Sementara itu, untuk rumah susun, kategori yang ditetapkan ialah masyarakat yang memiliki penghasilan Rp 7 juta ke bawah.

Basuki mengungkapkan, rumah yang akan dibangun ialah 211.000 unit untuk MBR dan 3.300 unit untuk non-MBR. Pembangunan akan melibatkan pemerintah provinsi dan instansi, seperti Perumnas, Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi).

"Jadi, misalnya Perumnas akan membangun rumah di 13 provinsi, pasti ini sudah ada tanahnya. Jadi, diprioritaskan untuk pemda yang sudah menyiapkan lahannya. REI juga sudah semua kita monitor. BJST juga akan membangun dua provinsi rumah setapak, rusun dua provinsi, kabupaten 32," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com