Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Rapat di Hotel Jangan Dianggap Pemborosan

Kompas.com - 02/03/2015, 17:12 WIB
Kontributor Mataram, Karnia Septia

Penulis


MATARAM, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah tidak boleh menganggap penyelenggaraan rapat PNS di hotel sebagai pemborosan. Hal tersebut disampaikan Fahri setelah melakukan kunjungan kerja di pendopo Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (2/3/2015).

Fahri mengatakan, pemerintah semestinya memandang bahwa pelaksanaan rapat di hotel sebagai salah satu stimulus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut dia, jika pihak pemda dilarang melaksanakan rapat di hotel, hal itu sama dengan menekan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, kita mendorong agar hotel tumbuh di Mataram dengan cara partisipasi pemda dalam penyelanggaraan rapat-rapat. Itu bagian dari government spending, tidak boleh dianggap sebagai pemborosan sebab itu adalah dua kategori yang berbeda," kata Fahri.

Menurut Fahri, pemborosan itu artinya jika pemerintah menganggarkan sesuatu yang tidak perlu dianggarkan. Oleh karena itu, lanjutnya, PNS yang melakukan rapat di hotel seharusnya tidak dianggap sebagai suatu pemborosan karena PNS mendapatkan servis ruangan dan kemudahan fasilitas.

Saat dikonfirmasi, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, pihaknya berharap agar hotel terus hidup dan berkembang karena salah satu pendapatan Kota Mataram berasal dari jasa perhotelan.

"Mengenai kebijakan itu, nanti saya minta ketegasan tentang kebijakan pemanfaatan hotel ini. Tentu kalau sudah tidak ada larangan untuk kita manfaatkan hotel, ya kita manfaatkan lagi," kata Ahyar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com