Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketersediaan Air Minum Terancam

Kompas.com - 02/03/2015, 15:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS
- Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, Rabu (18/2/2015), diyakini sebagai pintu masuk negara memenuhi hak rakyat atas air sebagaimana amanat konstitusi. Namun, tanpa kerja keras pemerintah, serta didukung dana dan pengelolaan yang tepat sasaran, ketersediaan air minum justru terancam.

Saat ini, semua sungai besar di Indonesia tidak layak dijadikan sumber air baku untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Di Jakarta, pencemaran sungai jauh di atas ambang batas yang disyaratkan. Bahkan, dari sekitar 807.000 pelanggan dari dua perusahaan air minum di Jakarta, hampir 300.000 tidak terlayani.

"Di sisi lain, tingkat kebocoran tinggi. Air baku tidak ada. Ini salah satu bentuk kelangkaan air," kata pendiri Indonesia Water Institute yang juga dosen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, di Jakarta, Minggu kemarin. Itu terjadi bertahun-tahun, tetapi tidak pula tuntas teratasi.

Bertahun-tahun pula jutaan warga di kota besar dan sekitar Ibu Kota mengandalkan ketersediaan air bersih dari gerobak dorong yang dijual per jeriken. Ada juga yang mengandalkan air isi ulang atau membeli air minum dalam kemasan (AMDK) galon.

Salman Fauzi (23), pedagang air mineral galon di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengatakan, 30-40 galon air mineral di tokonya habis setiap tiga minggu. Bahkan, lebih cepat. "Pelanggan yang tak kebagian biasanya pergi ke depot air isi ulang," katanya.

Di kios Heru (26), di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 20 galon air mineral habis kurang dari dua pekan. Tak jarang ia menunggu pesanan dari distributor karena banyaknya permintaan.

Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), volume penjualan setiap tahun di seluruh Indonesia meningkat. Pada 2013, penjualan mencapai 20,3 miliar liter, naik menjadi 23,9 miliar liter pada 2014. Adapun menurut data Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), total volume air yang didistribusikan semua anggotanya 3,2 miliar liter yang mencakup 10 juta sambungan.

10.000 pengusaha

Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha, Pemasok, dan Distributor Air Minum Indonesia, yang memayungi pengusaha air isi ulang, volume penjualan air mineral anggotanya diperkirakan 2,85 miliar liter. "Itu proyeksi kami karena sulit mendeteksi jumlah semua anggota," kata Budi Darmawan, sekretaris jenderal asosiasi itu. Saat ini, sekitar 10.000 pengusaha air isi ulang beroperasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menurut Ketua Umum Aspadin Hendro Baroeno, masyarakat sebenarnya bebas memilih penyediaan air minumnya, menggunakan AMDK, air isi ulang, atau memasak sendiri. "Jika setelah putusan MK semua distop izinnya, berarti semua terhenti dan harus impor," katanya.

Sifat produksi AMDK, kata Hendro, satu hari habis untuk hari itu. Itulah penyebab pada Lebaran sering kali pelanggan kehabisan persediaan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, memang tidak mungkin menggantikan langsung peran swasta yang sudah dimainkan selama ini setelah putusan MK. Namun, bukan berarti tidak ada kendali atas keterlibatan swasta.

Momentum negara

Pembatalan UU Sumber Daya Air diluluskan setelah uji materi diajukan PP Muhammadiyah; Al Jam'iyatul Wasliyah; Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan; Perkumpulan Vanaprastha; serta sejumlah tokoh, di antaranya Rachmawati Soekarnoputri, Fahmi Idris, Adhyaksa Dault, La Ode Ida, Amidhan, dan Marwan Batubara.

Pembatalan UU berikut enam peraturan pemerintah turunannya itu membawa konsekuensi, di antaranya hilangnya payung hukum swastanisasi air. Semua produksi setelah putusan MK hingga ada peraturan baru dikategorikan ilegal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com