Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basarnas Akan Bongkar Badan AirAsia QZ501 untuk Cari Bagian Tubuh Korban

Kompas.com - 02/03/2015, 13:46 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI FH Bambang Soelistyo mengatakan, badan pesawat AirAsia QZ8501 yang baru tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (2/3/2015), akan dibongkar sebelum diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi bagian tubuh korban yang tertinggal di dalam badan pesawat.

"Sampai saat ini, di dalam serpihan badan pesawat masih dimungkinkan ditemukan bagian tubuh korban. Maka, sebelum diangkat secara fisik, kami akan membuka bagian-bagian yang ditemukan tubuh korban karena memang tugas utama kami adalah evakuasi korban," ujar Soelistyo dalam konferensi pers di atas KM Pacitan, Pelabuhan Tanjung Priok, Senin siang.

Ia mengatakan, saat operasi pengangkatan badan pesawat dua pekan lalu, tim SAR sudah berhasil mengangkat sebanyak 14 jenazah yang terjebak di badan pesawat. Untuk itu, tim SAR akan kembali memeriksa untuk memastikan bahwa tidak ada lagi jenazah yang tertinggal. Setelah itu, badan pesawat akan diserahkan kepada KNKT  untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan investigasi lanjutan sesuai standar operasi di KNKT.

Bagian badan pesawat yang sebagian besar terdiri dari kabin bagian tengah pesawat, sayap pesawat, dan serpihan bagian-bagian pesawat, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada Senin pukul 07.00. Badan pesawat dibawa menggunakan kapal Crest Onyx milik Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang berangkat dari perairan Selat Karimata, dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com