Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Aklamasi, Amien Rais Dorong Pemilihan Ketum PAN dengan "Voting"

Kompas.com - 01/03/2015, 11:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis


BALI, KOMPAS.com
- Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais meyakini, pemilihan ketua umum dalam Kongres IV PAN di Nusa Dua Bali, tidak akan dilakukan secara aklamasi. Dia menilai, metode voting adalah cara yang paling baik untuk memilih pemimpin PAN selanjutnya.

"Belum tentu, belum tentu (aklamasi), tergantung peserta. Voting bagus," kata Amien di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3/2015).

Dalam kongres kali ini, calon petahana Hatta Rajasa akan menantang Zulkifli Hasan dalam perebutan kursi ketua umum periode 2015-2020. Amien mendukung Zulkifli, yang merupakan besannya. Salah satu alasan Amien adalah posisi Zulkifli saat ini menjabat Ketua MPR.

"Ketua MPR tak hanya dipilih PAN, tetapi partai lain juga mendukung. Indikasi ini sebagai pemimpin nasional itu punya potensi," ucap Amien.

Bahkan saat menyampaikan pidatonya dalam Kongres, Amien menunjukkan dukungannya kepada Zulkifli dengan menyindir Hatta. Tanpa menyebut nama, dia mengungkit pertemuan Hatta dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Joko Widodo (saat itu presiden terpilih). (baca: Disebut Pembohong oleh Amien Rais, Ini Tanggapan Hatta Rajasa)

Pada kongres sebelumnya, peran Amien Rais dalam menentukan ketum masih sangat kuat. Lihat saja pemilihan ketua umum dalam Kongres III di Batam tahun 2010. Tidak ada satu pun peserta kongres yang membantah, menentang, dan memprotes penetapan Hatta sebagai ketua umum periode 2010-2015.

Saat itu penetapan Hatta diumumkan langsung oleh Amien, bukan pimpinan sidang. (baca: Sensus CSIS: Hatta Rajasa Ungguli Zulkifli Hasan)

Kandidat ketua umum lain, Dradjad H Wibowo (sekarang Wakil Ketua Umum PAN), juga tidak memprotes penetapan Hatta. Padahal, dalam kongres tersebut, Dradjad sudah menyampaikan visi dan misi di hadapan peserta kongres. (baca: Survei PDB: Elektabilitas Calon Ketum PAN Zulkifli di Atas Hatta)

Saat itu Dradjad hanya mengatakan, "Insya Allah, Pak Hatta menjadi ketua umum." Sesuai keinginan Amien, Dradjad akhirnya meraih posisi Wakil Ketua Umum PAN 2010-2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com