Ketua MPR Dukung Keputusan Presiden soal Polri dan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mendukung keputusan Presiden Joko Widodo terkait pencalonan kepala Polri dan pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Zulkifli, keputusan Presiden tersebut adalah solusi penyelesaian masalah antara KPK dan Polri.

"Kita sambut baik Kapolri yang ditunjuk sekarang. Saya kira inilah jalan tengah yang terbaik," ujar Zulkifli saat mendatangi kediaman mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir di Simprug, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2015).

Zulkifli menegaskan bahwa keputusan Presiden untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan dan menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam hal ini, menurut Zulkifli, termasuk keputusan Presiden untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dan memilih pelaksana tugas pimpinan KPK.

"Kami, pimpinan MPR, mendukung beliau (Jokowi). Berikan kesempatan untuk mereka yang dipilih agar KPK dan Kepolisian menjadi lembaga yang sama kuat," kata Zulkifli.

Pada Rabu siang, Presiden Joko Widodo memberikan konferensi pers di Istana Merdeka. Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri, dan menunjuk Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)

Selain itu, ia juga menunjuk tiga orang sebagai pimpinan baru di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga orang tersebut adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, akademisi Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji, dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP. (Baca: Jokowi Tunjuk Tiga Orang sebagai Pimpinan Sementara KPK)