Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Nasdem: Keputusan Soal Budi Gunawan Ditetapkan Malam Ini

Kompas.com - 17/02/2015, 23:23 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan, Presiden Joko Widodo akan memberikan keputusan mengenai dilantik atau tidak Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri, pada Selasa (17/2/2015) malam ini. Meski demikian, Rio tidak menyebutkan apakah pengumuman mengenai keputusan tersebut juga akan diumumkan pada malam ini.

"Kepastian (Budi Gunawan) dilantik atau tidak, akan ditentukan malam ini," ujar Rio saat ditemui seusai menghadiri pembukaan Mukernas I PPP di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa malam.

Patrice mengatakan, Presiden akan tetap pada pernyataannya sejak awal mengenai menunggu proses praperadilan terhadap Budi Gunawan. Namun, menurut Rio, tidak ada penjelasan mengenai alasan Presiden dalam mempertimbangkan Budi Gunawan.

"Logikanya, kalau gugatan Budi Gunawan dipenuhi, bahwa penetapan tersangka tidak sah, logikanya Budi Gunawan akan dilantik dong," kata Rio.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (16/2/2015), telah menyetujui permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK. Meski penetapan tersangka Budi telah dibuktikan salah oleh pengadilan, Presiden Joko Widodo belum juga mengambil keputusan terkait pelantikan Budi sebagai kepala Polri.

Tapi suara berbeda dilancarkan Tim Independen untuk penanganan perselisihan Korupsi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisan. Tim Independen meminta presiden tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI. (Baca: Tim Independen Tegaskan Jokowi untuk Tak Lantik Budi Gunawan)

Bahkan, Tim Independen meminta Jokowi mendesak Budi Gunawan mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai Kapolri. (Baca: Jokowi Diminta Upayakan Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri)

"Mengharapkan presiden berupaya agar Komjen Pol Budi Gunawan bersedia untuk mengundurkan diri dalam pencalonan Kapolri demi kepentingan bangsa dan negara." kata Ketua Tim Independen Syafii Maarif di Kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com