Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KBRI Irak Sulit Peroleh Informasi soal ISIS

Kompas.com - 13/02/2015, 09:12 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar RI untuk Irak Safzen Noerdin mengatakan, Kedutaan Besar RI sulit mendapatkan informasi dari pemerintah Irak terkait pergerakan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), termasuk mencari kepastian mengenai dugaan adanya keterlibatan warga negara Indonesia dalam ISIS.

"Saya boleh katakan sebenarnya lebih tahu orang Indonesia ketimbang saya di sana. Karena sama sekali enggak bisa kami korek soal itu dengan Pemerintah Irak," kata Safzen, di Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Menurut Safzen, selama ini Pemerintah Irak selalu mengatakan bahwa ISIS merupakan persoalan individu sehingga tidak perlu dihubung-hubungkan dengan negara.

"Mereka santun banget kalaubBicara soal itu jadi lebih tahu banyak yang di Indonesia," sambung Safzen.

Ia juga mengatakan bahwa KBRI di Irak selama ini hanya memperoleh informasi terkait ISIS dari pemberitaan media dan media sosial di Indonesia. Mengenai perlindungan terhadap warga negara Indonesia di Irak, Safzen mengatakan, KBRI siap membantu jika ada WNI yang menemui kesulitan.

Menurut dia, jumlah WNI di Irak cukup banyak yakni kurang lebih 1000 orang. Sejauh ini, kata Safzen, kondisi WNI di Irak baik-baik saja.

"Banyaknya di Kurdhistan, salah satu wilayah regional yang ada di utara yang berbatasan dengan Iran, mereka baik-baik saja," kata dia.

Safzen juga berharap Indonesia dan Irak bisa meningkatkan kerja sama kedua negara, terutama di bidang perdagangan. Indonesia, menurut dia, sedianya bisa memanfaatkan potensi kerjasama kedua negara, misalnya yang berkaitan dengan minyak.

"Mereka (Irak) bilang ini banyak dollar kok kami harus diambil oleh negara-negara lain, kenapa tidak oleh negara Islam terbesar di dunia, katanya Indonesia," kata dia.

Hingga kini, Indonesia belum mengimpor minyak dari Irak lagi. Menurut dia, pemerintah mungkin akan menyambung kembali kontrak jual beli minyak dengan Irak jika sudah siap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com