Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelidik KPK Sebut Penyelidikan Tetap Sah meski Tanpa Keterangan BG

Kompas.com - 12/02/2015, 11:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Penyelidik aktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Iguh Sipurba (bukan Ibnu C Purba seperti disebutkan sebelumnya, red), mengatakan bahwa KPK telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Meskipun penetapan tersangka itu tidak melalui klarifikasi terhadap Budi, Ibnu mengatakan bahwa prosesnya telah berjalan sesuai prosedur.

Hal itu disampaikan oleh Iguh saat menjadi saksi dalam sidang praperadilan antara Budi selaku pemohon Budi dan KPK selaku termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2015). Salah satu kuasa hukum KPK, Chatarina Mulia Girsang, bertanya perihal proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi yang disangkakan atas Budi.

"Apa pada proses penyelidikan, ada upaya klarifikasi kepada pihak-pihak, termasuk ke calon tersangka?" tanya Chatarina.

"Kami tidak mengumpulkan keterangan, dalam hal ini Komjen Budi Gunawan," jawab Iguh.

Iguh mengatakan bahwa proses penyelidikan perkara dugaan korupsi oleh Budi itu telah sesuai dengan prosedur. Mulai dari informasi masyarakat, hingga terbitnya laporan ke KPK tahun 2014. Penyelidik juga telah meminta keterangan lebih dari dua orang.

Proses penyelidikan pun, kata Iguh, dilakukan secara benar. Penyelidik telah mengumpulkan dua alat bukti berupa surat, dokumen, dan keterangan beberapa saksi yang menunjukkan bahwa Budi melakukan tindak pidana korupsi.

"Kami juga sempat melakukan ekspose perkara di depan pimpinan KPK dan unsur lainnya," ujar Iguh.

Hasil ekspose perkara tersebut menunjukkan bahwa Budi Gunawan layak disangka melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau 12 B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hingga pukul 10.50 WIB, sidang tersebut masih berlangsung dengan melanjutkan mengorek keterangan dari Iguh, baik oleh tim kuasa hukum KPK ataupun kuasa hukum Budi Gunawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com