DPR Setuju Penambahan Anggaran untuk Kementerian Desa Jadi Rp 10,4 Triliun

 

Usulan tersebut diungkapkan Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar, saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI. Menurutnya, penambahannya anggaran itu dinilai penting untuk meningkatkan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

 

"Saat ini tambahan anggaran memang sangat penting sekali pak ketua, mengingat kita harus mengejar target program-program kami guna mensejahterakan desa-desa ke depan," kata Marwan, dalam Raker yang dipimpin Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (10/2/2015).

 

Marwan menjelaskan, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi merupakan program penting dan strategis mengingat arahan Presiden Joko Widodo untuk mengentaskan 122 kabupaten tertinggal dari status ketertinggalan.

 

"Ini perlu kerja keras, dan kita juga fokus di 1.138 desa di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, tadi kami mengusulkan kepada Komisi V agar ada penambahan anggaran untuk program itu," paparnya.

Untuk diketahui, saat ini Kemendes PDTT memiliki pagu anggaran  dari penyusunan APBN 2015 yang disahkan DPR periode 2009-2014 lalu sebesar Rp 6,9 Triliun. Anggaran tersebut merupakan gabungan dari lima Program Kementerian yang semula tersebar di tiga Kementrian, yakni Program PDT sebesar Rp 1,38 Triliun, Program Transmigrasi Rp 1,54 Triliun, dan Program Pemberdayaan Desa sebesar Rp 3,53 Triliun.

 

Menangapi usulan itu, Komisi V yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional menyetujui penambahan tersebut. Salah satu kesimpulan hasil Raker tersebut menyebutkan, Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Nota Keuangan TahunAnggaran 2015 dan Surat Menteri Keuangan No.S-876/MK.02/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Alokasi Tambahan Anggaran Dalam RAPBN-P 2015, sebesar Rp 10,4 Triliun.

 

"Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyetujui dan memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp 10,4 Triliun dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran dan ditetapkan dalam Rapat Komisi V DPR RI," kata Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis, 

membacakan kesimpulan Raker.

 

Fary menilai, banyak program-program yang saat ini belum optimal, mulai dari infrastruktrur desa dan perekonomiannya. "Sehingga, ini perlu segera diselesaikan Pak Menteri, kami berharap dengan adanya penambahan anggaran nanti, Kementerian Desa bisa memaksimalkan program tersebut," pinta Fary.