Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kehadiran Hasto di KPK Bisa Dorong Terbentuknya Komite Etik

Kompas.com - 09/02/2015, 14:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat, mendukung rencana Pelaksana Tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk hadir memenuhi undangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi guna menjelaskan tuduhannya tentang manuver politik Ketua KPK Abraham Samad. Menurut Martin, penjelasan Hasto bisa berujung pada pembentukan komite etik oleh KPK.

"Saya kira kehadiran Hasto akan mendorong KPK segera membentuk komisi etik. Komisi III mendukung pembentukan komite etik," kata Martin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Martin menuturkan, pembentukan komite etik berguna untuk membuktikan benar dan tidaknya Abraham melakukan manuver politik dengan memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK. Hal itu karena Hasto menuding Abraham melakukan manuver saat ingin menjadi calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014.

"Bertemu dengan internal pengawas KPK, komite etik nanti bisa dibentuk oleh KPK untuk memperjelas dugaan penyalahgunaan oleh pimpinan KPK," ujar Martin.

Hasto menuding Abraham telah melakukan lobi politik jelang Pilpres 2014. Hasto mengaku membeberkan semua ini karena tidak mau Abraham menggunakan lembaga KPK untuk tujuan politik praktis.

Hasti telah memberikan penjelasan terkait manuver Abraham di hadapan Komisi III DPR pada pekan lalu. Pada Senin (9/2/2015) siang, Hasto akan hadir memenuhi undangan pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com