JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menilai, dilantik atau tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah hak sepenuhnya Presiden Joko Widodo. Dia berharap rakyat Indonesia menerima apapun keputusan Jokowi nantinya.
"Harusnya rakyat menerima, karena Presiden RI kan mandatnya dari rakyat," kata Wiranto di Jakarta, Sabtu (7/2/2015) malam.
Hal tersebut dikatakan Wiranto menjawab pertanyaan wartawan mengenai sikap Hanura terkait pelantikan Kapolri ini. Karena merasa belum terjawab, wartawan pun kembali mengulang pertanyaannnya.
"Hanura kan rakyat Indonesia, gimana anda ini," jawab Wiranto.
Wiranto pun membantah jika dikatakan selama ini partainya menekan Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan. Dia hanya berharap Presiden dapat menyelesaikan permasalahan ini sesegera mungkin.
"Kita serahkan Presiden saja, enggak ada dukung mendukung kok. Serahkan Presiden," ujarnya.
Presiden sebelumnya menegaskan akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian kepala Polri pada pekan depan. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dirinya mengambil keputusan final, apakah melantik atau tidak Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang saat ini berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Saat ini Komisi Kepolisian Nasional sudah mengajukan empat jendral bintang tiga jika Presiden membatalkan pelantikan Budi. Mereka adalah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Prayitno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan Komjen Budi Waseso (Kabareskrim).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.