Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi Mau Berhadapan dengan Parpol Pendukung atau Rakyat?"

Kompas.com - 07/02/2015, 15:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Aktivis Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, Presiden Joko Widodo seharusnya tidak perlu terlalu mengambil pusing mengenai polemik pergantian kepala Polri. Menurut dia, Jokowi tinggal memutuskan apakah nantinya akan berhadapan dengan partai atau berhadapan dengan rakyat.

"Ini memang konflik batin bagi Presiden," kata Ray dalam diskusi 'Publik dan Politik' yang diselenggarakan Smart FM, di Jakarta, Sabtu (7/2/2015) siang.

Jika memutuskan untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri lantaran berstatus tersangka korupsi KPK, menurut Ray, Jokowi hanya akan berhadapan dengan partai pendukungnya. Sebab, Ray mengatakan, partai pendukung Jokowi yang selama ini mendesak agar Budi tetap dilantik.

"Tinggal berhadapan dengan Nasdem, tinggal berhadapan dengan PDI-P. Tinggal tanya ke mereka, 'masih mau ikut saya tidak?'. Kalau tidak, ya sudah selesai," ujarnya.

Namun, jika Jokowi memutuskan untuk tetap melantik Budi, lanjut Ray, maka dia akan menghadapi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Ray, penolakan rakyat terhadap mantan Ajudan Megawati Soekarnoputri itu, saat ini sudah sangat besar.

"Apa mau Presiden berhadapan dengan rakyat?" ucapnya.

Presiden sebelumnya menegaskan akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian Kapolri pada pekan depan. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Ketua Tim Independen untuk menyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi-Polri, Ahmad Syafii Maarif, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Syafii mengaku mendapat kepastian tersebut langsung dari Jokowi. (baca: Syafii Maarif: Presiden Telepon Saya Bilang Tak Akan Lantik Budi Gunawan)

Sementara itu, Kompolnas mempersiapkan daftar calon kapolri yang baru. Ada empat perwira tinggi yang masuk dalam daftar yang akan diajukan kepada Kompolnas. (Baca: Jika Budi Gunawan Tak Dilantik, Ini Empat Calon Kapolri yang Diusulkan Kompolnas)

Jika Presiden memutuskan tidak melantik Budi Gunawan dan melakukan proses ulang calon kepala Polri, Kompolnas tinggal menyerahkan keempat calon tersebut kepada Presiden.

Empat nama yang persiapkan oleh Kompolnas ialah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Priyatno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan nama baru di jajaran bintang tiga, Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com