JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, TB Hasanuddin, meminta agar tidak ada pihak yang berupaya menekan Presiden Joko Widodo untuk mengganti jajaran Kabinet Kerja. Menurut dia, Jokowi harus diberi keleluasaan untuk menentukan siapa saja yang akan duduk di kursi kabinetnya.
"Apa pun yang diputuskan Pak Jokowi biarlah menjadi dasar pemilihan Pak Jokowi murni, tidak ada tekanan," kata Hasanuddin di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (6/2/2015).
Ia mengakui bahwa saat ini ada sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan yang meminta Jokowi mengevaluasi kabinet. Mereka meminta Jokowi melakukan reshuflle kabinet dan mengganti orang-orang yang dianggap menghalangi komunikasi antara parpol koalisi dan Presiden.
"Bahkan, secara direktif menunjuk satu dua orang yang konon itu menjadi barrier (penghalang) beliau itu antara Istana dengan keputusan partai," ujarnya.
Menurut dia, jika memang Jokowi merasa ada pihak-pihak yang menghambat komunikasi tersebut, Jokowi memiliki wewenang penuh untuk menggantinya.
Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menuduh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto berupaya memisahkan Presiden Joko Widodo dengan partai pendukungnya. Keduanya disebut sebagai "Brutus" di lingkar Istana.
"Kalau saya cuma ke dua orang, Rini dan AW (Andi Widjajanto). Dua orang ini, orang-orang begini kan yang kita sebut 'Brutus' jauhkan Jokowi dari partai, menjauhkan dengan relawan, menjauhkan dengan rakyat," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015) siang. (Baca Politisi PDI-P: Rini dan Andi Jauhkan Jokowi dari Partai, Relawan, dan Rakyat).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.