Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Bukti dari Hasto, KPK Tidak Bisa Bentuk Komite Etik Usut Abraham

Kompas.com - 05/02/2015, 15:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, KPK belum berencana membentuk komite etik untuk mengusut tuduhan penyimpangan yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad.

Hal ini terkait pernyataan Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuding Abraham melakukan manuver politik untuk menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo sebelum Pilpres 2014.

"Kalau pembentukan komite etik belum diputuskan karena kami tidak bisa membentuk kalau tidak didukung data yang valid," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Johan menyayangkan sikap Hasto yang malah membeberkan sejumlah informasi dan bukti yang dianggapnya valid ke Komisi III DPR. Ia menilai, semestinya Hasto memberikan langsung ke KPK sehingga tim internal dapat menindaklanjuti, apakah memang terjadi pelanggaran etika seperti yang dituduhkan Hasto.

Jika benar, lanjut dia, KPK kemungkinan akan membentuk komite etik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kalau ada bukti yang benar yang disimpulkan ada pelanggaran etika atau lainnya, tentu kami akan lakukan tindakan yang diperlukan, termasuk membentuk komite etik," kata Johan.

Johan menegaskan bahwa KPK tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun pegawai KPK yang melakukan pelanggaran etika, termasuk para pimpinannya. Jika Abraham terbukti melanggar etika, kata Johan, komite etik akan memberi sanksi seperti diatur dalam Undang-Undang KPK.

"Sejak awal kami sampaikan berkali-kali bahwa KPK zero tolerance terhadap kesalahan menyimpang, baik pidana maupun etika, baik yang dilakukan pegawai atau pimpinan. Tapi, tidak bisa kalau sekadar pernyataan-pernyataan," ujar dia.

Kendati masih menunggu inisiatif Hasto menyerahkan bukti yang valid ke KPK, Johan menyatakan bahwa pengawas internal KPK saat ini juga tengah bekerja mengumpulkan informasi terkait tuduhan tersebut.

Informasi yang dihimpun pengawas internal nantinya akan dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh Hasto dan dibuktikan keabsahannya. (Baca: KPK: Kalau Hasto Punya Bukti Valid, Serahkan ke Kami)

Sebelumnya, Hasto yang hadir di Komisi III padda Rabu (4/2/2015) menyebut adanya pertemuan Abraham dengan elite PDI-P sebelum Pilpres 2014. Menurut dia, saat itu Abraham melakukan lobi politik agar bisa menjadi cawapres bagi Jokowi.

Hasto mengaku hanya ingin mengungkap kebenaran soal manuver politik Ketua KPK Abraham Samad. Ia menuduh Abraham telah menyalahgunakan wewenang, melanggar etika, bahkan melanggar pidana.

Hasto mengatakan, dirinya baru mengungkapkan manuver politik Abraham lantaran keputusan KPK yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia merasa ada korelasi antara manuver Abraham dengan penetapan tersangka tersebut. (Baca: Hasto: Pernyataan Abraham Menunjukkan Kaitan dengan Penetapan Tersangka BG)

Abraham sudah membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia merasa ada upaya untuk mengkriminalisasi KPK terkait penanganan kasus Komjen Budi Gunawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com