Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mbah Sosro Hanya Mengenal Pak Karno

Kompas.com - 03/02/2015, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Pernah mendengar atau melihat langsung Istana Presiden Republik Indonesia? Dari tujuh presiden yang pernah memimpin negeri ini, siapa yang mengesankan?

"Saya tidak tahu tentang istana presiden. Saya tidak pernah melihat istana," jawab Mbah Sosro, petani yang sejak lahir 80 tahun lalu sampai saat ini tinggal di sebuah rumah yang dikelilingi sawah di Desa Banjarsari, Kelurahan Sukohardjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya hanya tahu Pak Karno, presiden (presiden pertama RI, Soekarno). Beliau hebat," jawabnya berdasarkan pengalamannya mengenal para Presiden Indonesia hingga saat ini.

"Masa Pak Karno sangat menyenangkan. Tidak pernah ada perkara beselan (bahasa Jawa, artinya ’suap’)," kata pria yang hidup menduda sejak delapan tahun lalu ini.

Mbah Sosro punya banyak sawah warisan dari ayahnya. Ia punya anak yang telah menikah. Di dalam rumahnya ada tungku untuk memasak yang menggunakan kayu bakar. Ada sebuah televisi dan seperangkat gamelan. Pendidikannya sekolah menengah pertama, tidak sampai selesai.

Akhir pekan depan, Sabtu, 7 Februari, di sebelah rumah Mbah Sosro, di Banjarsari Homestay, ada acara obrolan ringan mengenai istana presiden dan para penghuninya.

Mbah Sosro, yang disebut sebagai maesenas Desa Banjarsari oleh Hariadi Saptono (dari Bentara Budaya Jakarta), akan ikut ngobrol bersama Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogyakarta Ashadi Siregar; budayawan Romo Sindhunata SJ; seniman Djaduk Ferianto; Hariadi Saptono; serta pesinden dan penyanyi seriosa muda Endah Laras.

Kembali ke tanya jawab tentang istana dan para Presiden Indonesia pada Sabtu lalu, Mbah Sosro bercerita tentang pengalaman hidupnya mengurus sawah yang banyak bersinggungan dengan urusan birokrasi pemerintah. "Di masa Pak Karno tidak pernah ada beselan (suap)," ujarnya beberapa kali.

Menurut pengalamannya yang sangat sederhana, budaya suap mulai dirasakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (presiden kedua RI) hingga saat ini, detik ini.

Djaduk Ferianto, yang baru kembali dari acara workshop tentang musik jazz di Amerika dan punya anak yang diberi nama Presiden, punya impian tersendiri tentang istana dan Presiden RI. "Saya ingin istana rakyat yang hidup di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Keraton Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX," ujarnya.

Romo Sindhunata SJ yang belum lama mengadakan acara Revolusi Mental Mengenang Gus Dur di Pedepokan Omah Petruk (tak jauh dari Desa Banjarsari) menulis artikel berjudul "Bayarlah Utang kepada Rakyat". Majalah Basis yang memuat artikel itu dibagikan kepada pengunjung acara di Omah Petruk akhir tahun lalu.

"Bukan salah Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan pemerintahannya jika harus menanggung utang dan wajib nyaur kepada rakyat. Namun, pemerintahan Jokowi akan membuat kesalahan yang sama jika mereka tidak mempunyai dan membangun watak yang memberi. Revolusi mentalnya perlu mengubah watak pemerintah yang maunya hanya mengambil, sampai tega merampas harta rakyat dengan korupsi habis-habisan, menjadi watak pemerintah yang ikhlas dan murah hati dalam memberi," begitu, antara lain, kata Sindhunata di artikelnya.

"Sudah lama pemerintah hanya mengeruk, sekarang saatnya mereka memberi. Dengan mau memberi itulah mereka akan mulai bisa nyicil nyaur utangnya yang amat banyak dan tak terhitung kepada rakyatnya," ujar Sindhunata di akhir artikelnya.

Bisa atau tidak pemerintah memberi kepada rakyat? Bagaimana cara memberinya? Cobalah mulai memberantas mafia minyak dan gas (migas). Di sektor migas ini budaya beselan dan korupsi sangat besar. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com