Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ke-45 Jokowi-JK: "Ngenes" Lihat Kampung Nelayan

Kompas.com - 29/01/2015, 17:15 WIB
Heru Margianto

Penulis

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

JAKARTA, KOMPAS.com — Seusai blusukan ke kampung nelayan Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah, Jokowi mengungkapkan perasaannya melalui akun Facebook-nya.

"Terus terang hati saya ngenes melihat kampung ini, timbul dalam pikiran saya, 'Kenapa nelayan kita tidak menguasai permodalan? Tidak menjadi 'majikan' atas lautan negaranya sendiri? Padahal, lautan kita luas, ikan-ikan di lautan kita amat banyak," kata Jokowi dalam akun Facebook Ir H Joko Widodo, Rabu (3/12/2014).

Kembali, Jokowi menyatakan “perang” terhadap para perampok hasil laut Indonesia. Presiden lalu mengutip data Badan Pemeriksa Keuangan soal adanya kerugian Rp 300 triliun dalam sektor perikanan. Ada sekitar 5.400 kapal yang melakukan pencurian ikan.

"Kita harus bertindak dan saya sebagai Presiden yang juga Panglima Tertinggi TNI sudah perintahkan jajaran keamanan, amankan... amankan, sekali lagi... amankan lautan kita dari kapal-kapal penjarah ikan negara asing. Ini langkah pertama kita membereskan mafia maling ikan di lautan kita," tambah Jokowi. (Baca: Jokowi "Ngenes" Lihat Nelayan Miskin, tetapi Pukat Harimau Negara Asing Merampok).

Aburizal kembali pimpin Golkar

Indra Akuntono/KOMPAS.com Aburizal Bakrie usai terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar

Sementara itu di Bali, Aburizal Bakrie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019. Aburizal mendapat dukungan 100 persen dari pemilik suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com