Jokowi "Ngenes" Lihat Nelayan Miskin, tetapi Pukat Harimau Negara Asing Merampok

Kompas.com - 03/12/2014, 15:53 WIB
Presiden Joko Widodo ketika blusukan di kampung nelayan di Tambak Lorok Semarang. Cahyo Bruri Sasmito/SetpresPresiden Joko Widodo ketika blusukan di kampung nelayan di Tambak Lorok Semarang.
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatin dengan kondisi kampung nelayan di Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Jokowi sempat blusukan ke kampung nelayan terluas di Semarang tersebut pada Rabu (3/12/2014).

"Terus terang hati saya ngenes melihat kampung ini, timbul dalam pikiran saya, 'Kenapa nelayan kita tidak menguasai permodalan? Tidak menjadi 'majikan' atas lautan negaranya sendiri?  Padahal lautan kita luas, ikan-ikan di lautan kita amat banyak'," kata Jokowi dalam akun Facebook-nya, Ir H Joko Widodo, Rabu.

Jokowi mengatakan, dampak pencurian ikan di perairan Indonesia sangat luas, salah satunya para nelayan menjadi miskin. Ia lalu menyinggung pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepadanya bahwa nelayan melihat pukat harimau milik warga negara asing yang seenaknya menangkap ikan.

"Jelas Bu Susi marah, nasionalisme-nya terbakar, rasa cinta-nya pada rakyat membuat ia marah 'Kenapa nelayan kita miskin, sementara lautan kita dirampok habis-habisan'," kata Presiden.

"Kita harus bertindak dan saya sebagai Presiden yang juga Panglima Tertinggi TNI sudah perintahkan jajaran keamanan "amankan...amankan, sekali lagi...amankan lautan kita dari kapal-kapal penjarah ikan negara asing. Ini langkah pertama kita membereskan mafia maling ikan di lautan kita," tambah Jokowi.

Presiden lalu mengutip data Badan Pemeriksa Keuangan soal adanya kerugian Rp 300 triliun dalam sektor perikanan. Ada sekitar 5.400 kapal yang melakukan pencurian ikan.

"Ini bukan angka main-main, kalau kita bisa mengamankan Rp 300 triliun, berapa banyak aliran modal masuk ke negara dan menyejahterakan nelayan bangsa sendiri? Berapa banyak koperasi-koperasi nelayan bisa dihidupkan, digairahkan aliran kas-nya, berapa banyak industri-industri perikanan dan turunannya bisa terbangun? Berapa banyak kemudian puskemas-puskesmas bisa dibangun, sekolah-sekolah dibangun, pusat-pusat kebudayaan di pesisir bisa dikembangkan? Rumah-rumah ibadah bisa dibangun?" kata Jokowi.

"Saya tidak ingin melihat nelayan-nelayan bangsa Indonesia miskin, bengong melihat kapal pukat harimau negara asing merampok lautan bangsa kita, kita harus ubah itu," tambahnya.

Sebagai Presiden RI dan Panglima Tertinggi TNI, Presiden lalu memerintahkan kepada jajaran terkait, "Amankan lautan kita dari aksi penjarahan ilegal, perkuat struktur aliran permodalan ke nelayan-nelayan sehingga mereka mudah mendapatkan akses untuk melaut dan membawa hasilnya, bangun infrasturuktur-infrastruktur baru di kampung-kampung nelayan, ini tugas konstitusi."

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X