Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disangka Berafiliasi dengan PDI-P, Budi Gunawan Dilaporkan ke Propam

Kompas.com - 29/01/2015, 11:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Forum Advokat Pengawal Konstitusi (Faksi) akan melaporkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan kepada Divisi Propam Polri, Kamis (29/1/2015) siang. Budi dilaporkan atas sangkaan berafiliasi dengan partai politik, PDI Perjuangan.

Salah satu anggota Faksi, Petrus Selestinus, menjelaskan, pihaknya memiliki bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran Peraturan Disiplin Polri dan Kode Etik Profesi yang dilakukan Budi Gunawan.

"Aktivitas Komjen Budi Gunawan dalam tim sukses capres dan cawapres Jokowi-JK, apalagi dia terlibat penyusunan visi dan misi pasangan itu di bidang pertahanan dan keamanan," ujar Petrus kepada Kompas.com, Kamis siang.

Para advokat juga akan meminta Divisi Propam untuk menelusuri kabar aliran dana dari Budi ke salah satu politisi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Petrus heran mengapa Provos Polri tidak menelusuri kabar tersebut, padahal kabar itu telah dikupas habis-habisan oleh media massa.

Jika benar, kata dia, aktivitas Budi itu adalah salah satu bentuk politik praktis yang bertentangan dengan Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

"Kami berharap Provos atau Irwasum dapat menyelidiki atau mengklarifikasi laporan kami. Salah satunya bisa dengan memanggil petinggi PDI-P untuk mengorek, sejauh mana keterlibatan BG dalam politik praktis," ujar dia.

Sebelum melaporkan ke Provos, Petrus dan kawan-kawan dijadwalkan bertemu Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti. Mereka akan menyampaikan bukti-bukti tersebut di depan pelaksana jabatan kepala Polri sementara itu.

Trimedya sempat mengakui bahwa Budi terlibat dalam menyusun visi dan misi Jokowi dalam bidang pertahanan dan keamanan. (Baca: Politisi PDI-P Sebut Budi Gunawan Ikut Susun Visi Misi Hankam)

"Jokowi pasti kenal karena dalam aktivitas partai, misalnya ultah Bu Mega, Lebaran ini. Dia (Budi Gunawan) secara emosional ada keterikatan, termasuk waktu susun visi misi dalam hankam, beliau dilibatkan," kata Trimedya.

Partai politik terus mendesak Presiden Joko Widodo segera melantik Budi sebagai kepala Polri. Di sisi lain, publik juga memberi dukungan kepada Presiden untuk tidak melantik tersangka kasus korupsi tersebut. Parpol pendukung Jokowi dikritik. (Baca: #RakyatDukungJokowi Ramai di Twitter, "Meme" Tolak Budi Gunawan Beredar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com