Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2015, 06:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak janji kampanye Presiden Joko Widodo yang masih belum terealisasi dalam 100 hari pertama masa kerjanya. Jokowi bahkan cenderung menonjolkan political entertaining daripada merealisasikan janji kampanyenya kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, terkait masa tugas Jokowi yang telah berjalan selama 100 hari pada hari ini. Jokowi dan jajaran menteri di Kabinet Kerja belum dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Banyak kebijakan Jokowi yang justru bertolak belakang dengan realisasi janjinya untuk mensejahterakan rakyat itu.

"Belum bisa mengarahkan rakyat pada satu roadmap yang kelihatannya akan memperbaiki kehidupan masyarakat. Bahkan, lebih banyak menyengsarakan daripada menyejahterakan," ujar Fadli di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (27/1/2015)..

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mencontohkan beberapa kebijakan Jokowi yang dianggap menyengsarakan, antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan harga gas elpiji, hingga kenaikan tarif dasar listrik. Ekses atas sejumlah kenaikan harga tersebut adalah kenaikan harga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Meskipun kini, Jokowi telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga BBM, tetapi hal tersebut tidak serta-merta diikuti dengan penurunan harga kebutuhan bahan pokok.

Fadli mengingatkan agar Jokowi dan para pembantunya tidak terlalu banyak memberikan janji kepada masyarakat. Apalagi jika janji yang diberikan cukup sulit direalisasikan. Menurut Fadli, Jokowi seharusnya mulai mengatur ritme untuk mewujudkan setiap janjinya itu.

"Janjinya banyak ya, seperti membuat 50.000 puskesmas, pelabuhan, dan lain-lain. Aduh, banyak alasan, realisasinya belum. Karena memang baru 100 hari, tapi ke arah situ (pembahasan dengan DPR) juga masih entertaining. Ini political entertainment-nya tinggi," ujarnya.

Komunikasi dengan DPR membaik

Di masa awal pemerintahan Jokowi, sempat ada jarak antara eksekutif dan legislatif. Hal itu tidak terlepas dari perselisihan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam perebutan kursi kepemimpinan di DPR. KIH yang keluar sebagai pemenang saat pemilu merasa memiliki hak untuk memimpin DPR. Namun, lantaran adanya perubahan aturan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), KMP akhirnya menguasai parlemen.

Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto lantas menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan agar para menteri Kabinet Kerja tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat kerja sementara waktu dengan DPR. Saat itu, alasan yang digunakan yakni pemerintah menunggu situasi di parlemen kondusif.

"Itu fungsional. Pada awalnya kurang mulus karena ada tindakan inkonstitusional," kata Fadli.

Namun, setelah UU MD3 direvisi dan terdapat penambahan kursi pimpinan di DPR, aura perdamaian antara KIH dan KMP pun muncul. Perdamaian itu semakin mengemuka, mana kala KMP memberikan 16 kursi pimpinan pada alat kelengkapan dewan kepada KIH. Setelah konflik di parlemen meredam, pemerintah kini mulai giat menjalankan RDP dan raker dengan DPR.

"Sekarang sudah baik, sudah sangat komunikatif. Kerja sama dengan kewenangan masing-masing juga baik," ujar Fadli.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com