Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tim Independen Sebaiknya Ungkap Dugaan Keterlibatan Perwira Tinggi Polri"

Kompas.com - 28/01/2015, 02:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan, Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo harus mampu mengungkap akar permasalahan dari perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

"Penyelesaian kisruh antara KPK dan Polri sebaiknya dengan mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri," kata Arsul Sani di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Menurut Arsul Sani, Tim Independen yang beranggotakan sembilan orang ahli memiliki tanggung jawab berat, yakni mengungkapkan secara jernih fakta-fakta di balik kekisruhan antara KPK dan Polri. Dalam hal ini, kata dia, Tim Independen harus mampu mendalami fakta-fakta yang terjadi, terkait dengan penetapan status tersangka terhadap calon kepala Polri, Komjen Pol Budi Gunawan, serta penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

"Dalam menjalankan tugasnya, Tim Independen diharapkan dapat membuka diri terhadap informasi atau fakta-fakta penting dari masyarakat, termasuk adanya sinyalemen keterlibatan beberapa perwira tinggi di lingkungan Polri," katanya.

Menurut kabar yang beredar, kekisruhan antara KPK dan Polri ini terkait dengan adanya persaingan di antara sejumlah perwira tinggi Polri untuk menjadi kepala Polri.

Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo terdiri dari pakar hukum tata negara Jimly Asshidique; mantan Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Oegroseno; pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar; pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana; mantan Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas; mantan Wakil Ketua KPK, Tumpak Hatorangan; dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com