Ruhut Ragukan Independensi Tim Independen KPK-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul, meragukan independensi tim independen yang bertugas memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara RI. Menurut Ruhut, sulit menjamin independensi ketika tim tersebut diisi oleh tokoh yang ia anggap condong pada salah satu pihak.

Menurut Ruhut, dari tujuh anggota tim independen, ada dua tokoh yang ia soroti, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno. "Jimly kan dulu pansel (panitia seleksi) KPK. Jadi, mesti eling dong, harus ingat siapa diri kita," kata Ruhut di Gedung DPR, Selasa (27/1/2015).

Ruhut juga meragukan kapasitas Oegroseno karena beberapa hari ini Oegroseno sering melontarkan pernyataan yang menyudutkan pimpinan Polri. Ruhut tidak yakin keberadaan Oegroseno dalam tim independen itu dapat dihargai oleh petinggi atau anggota Polri.

"Oegroseno dan Jimly bisa enggak mereka independen? Atau Oegroseno, dia masih didengar enggak, masih dihormati enggak di kepolisian?" ujar Ruhut.

Pembentukan tim independen itu sudah dilakukan secara tidak formal pada Minggu (25/1/2015) lalu. Jimly menjelaskan, tujuan tim ini untuk meredakan ketegangan di tengah masyarakat terkait penetapan tersangka calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan oleh KPK dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Polri. Jimly menambahkan, tim independen akan berkomunikasi dengan KPK dan Polri terkait penyelesaian permasalahan ini. Meski demikian, Presiden meminta agar tim tidak melakukan langkah kontraproduktif terhadap proses hukum di KPK maupun Polri.

Selain Jimly, tim independen juga diisi oleh Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, serta mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif.