Polemik KPK-Polri Tak Baik bagi Iklim Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat meminta agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang muncul antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara RI. Jika terus dibiarkan, hal itu akan mengancam penyelesaikan kasus-kasus yang sedang ditangani kedua institusi itu.

"(Polemik KPK dan Polri) memang tidak menguntungkan bagi terjaganya iklim penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan saat memberikan keterangan di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (26/1/2015).

Kendati kisruh yang terjadi tidak secara resmi mengatasnamakan kedua institusi, akar persoalan ini tidak terlepas dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Persoalan yang terjadi semakin panas, manakala Bareskrim Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka.

Syarief mengatakan, Demokrat mengimbau semua pihak dapat menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang melebihi wewenang yang dimiliki. Ia khawatir, tindakan yang gegabah justru akan mengganggu stabilitas politik serta keamanan dan ketertiban publik.

"Dalam keadaan seperti ini pula, kearifan dari para penguasa dan pejabat pemerintahan sungguh diharapkan, termasuk dalam memberikan pernyataan sehingga justru tidak semakin menambah keruhnya keadaan," katanya.