Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: KPK dan Polri Harus Diselamatkan

Kompas.com - 24/01/2015, 18:10 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo menyatakan, institusi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri harus sama-sama diselamatkan. Kedua institusi penegak hukum itu harus menjadi institusi yang bersih.

"Yang jelas kita tegas, institusi KPK dan Polri harus diselamatkan. Iya dong, memang harus begitu," kata Presiden Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang ditayangkan Kompas TV, Sabtu (24/1/2015).

Kepala Negara berharap, semua lembaga hukum di negeri ini menjaga kewibawaan hukum. Ia tidak ingin terjadi gesekan antara KPK dan Polri. Oleh karena itu, ia berpesan agar kedua institusi itu berkomunikasi dengan baik.

"Kita sepakat bahwa institusi KPK dan Polri ini harus bersih. Harus sepakat sehingga bisa menjaga kewibawaan hukum, tidak hanya Polri, KPK; Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus bisa memberikan cerminan itu, harus bisa memberikan jaminan itu sebagai penegak hukum," kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden menyatakan memilih untuk tidak melakukan intervensi dalam ketegangan yang kini terjadi di antara kedua institusi. Ia menginstruksikan agar KPK dan Polri transparan dalam melakukan proses hukum.

Sebelumnya, hal yang sama juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy. Ia menyatakan, pemerintah akan mencarikan jalan yang terbaik agar KPK dan Polri bisa menjalankan tugas masing-masing dengan baik. 

Menurut Tedjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menyelamatkan dua institusi penegak hukum tersebut. 

"Karena Bapak Presiden menginginkan 'save KPK, save Polri', artinya dua pihak ini tidak boleh kita anak emaskan salah satunya, tetapi dua-duanya harus kita selamatkan karena ini konstitusi yang seharusnya bersama-sama dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung, jadi satu kesatuan yang kuat untuk menangani segala masalah hukum," kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu. (Baca: Menko Polhukam: Presiden Inginkan "Save KPK, Save Polri")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com