Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prioritaskan Diplomasi Ekonomi, Perwakilan RI di Luar Negeri Juga Lakukan Riset Pasar

Kompas.com - 22/01/2015, 19:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri kini fokus meningkatkan diplomasi melalui perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri untuk kepentingan ekonomi nasional. Salah satu cara adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Diplomasi Ekonomi.

"Dalam pernyataan pers awal tahun Menteri Luar Negeri menyebutkan salah satu prioritas Kemlu adalah untuk meningkatkan diplomasi ekonomi. Satgas Diplomasi ekonomi menjadi prioritas kami, dan sejak awal Januari sudah banyak kegiatan dan langkah konkret yang dilakukan," kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Menurut dia, sesuai dengan instruksi dari Menlu Retno LP Marsudi, perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri sudah secara aktif dan rutin melakukan riset pasar luar negeri. "Hal itu dilakukan untuk melihat peluang-peluang ekonomi yang ada, dan kemudian para perwakilan akan melaporkan hal itu ke pusat untuk bisa ditindaklanjuti," ujar dia.

Dia menyebutkan bahwa saat ini Satgas Diplomasi Ekonomi sedang membuat database yang memuat kebijakan-kebijakan dan peraturan perdagangan di negara-negara sahabat.

"Kita akan memeriksa apakah peraturan itu 'in line' (sejalan) dengan peraturan WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia), dan apakah peraturan yang diterapkan itu merugikan atau membahayakan pasar produk Indonesia," kata dia.

Pemeriksaan tersebut, menurut Arrmanatha, perlu dilakukan agar pemerintah bisa mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mendorong produk Indonesia memasuki pasar suatu negara.

Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika-Eropa Kemlu, Leo Hutabarat, mengaku bahwa Satgas Diplomasi Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Menlu RI itu telah disampaikan kepada para pemimpin BUMN, Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia, para CEO perusahaan nasional.

"Agar para pelaku usaha dapat memberitahukan kepada satgas tentang hambatan yang dihadapi dan keinginan mereka dalam melakukan usaha, baik itu ekspansi ke luar negeri," kata dia.

Dia juga mengaku, Menlu Retno telah menekankan bahwa Kemlu melalui satgas tersebut akan proaktif dalam upaya diplomasi ekonomi di luar negeri dan menjembatani atau memfasilitasi pelaku usaha Indonesia dengan para pemangku kepentingan di luar negeri. Leo menyebutkan tugas dari Satgas Diplomasi Ekonomi itu terkait erat dengan empat sektor, yaitu perdagangan, pariwisata, investasi, dan kerja sama pembangunan.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan akan membentuk Task Force (Satgas) Diplomasi Ekonomi yang dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri.

Menlu Retno LP Marsudi mengatakan satgas tersebut akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan bahwa peluang bisnis, kerja sama pembangunan dan kesepakatan-kesepakatan ekonomi dengan negara lain dapat segera ditindaklanjuti.

Terkait hal itu, diplomat-diplomat Indonesia di luar negeri akan menjalankan diplomasi ekonomi dengan berfungsi sebagai pemasar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com