Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Cari Pencitraan dengan Hilangkan Nyawa Orang"

Kompas.com - 19/01/2015, 20:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siane Indriani mengatakan, Presiden Joko Widodo memaksa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberlakukan eksekusi tembak mati di Indonesia. Siane mengungkap, sebelum Presiden menolak grasi terpidana mati, dia sempat menggelar rapat dengan Menkumham, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komnas HAM.

"Dalam rapat, Menkumham tidak setuju ada hukuman mati. Cuma, Presiden memaksa untuk tetap diberlakukan. Alasannya, narkoba itu berbahaya," ujar Siane di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Siane mengatakan, dalam rapat itu, Komnas HAM menegaskan menolak eksekusi mati. Komnas HAM berpendapat eksekusi mati bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara berhak hidup.

Selain itu, Komnas HAM berpendapat bahwa kebanyakan narapidana narkotika yang dieksekusi mati adalah seorang kurir, bukan gembong besar.

"Sayangnya, dalam laporan rapat, Komnas HAM ditulisnya abstain, bukan menolak. Maka itulah, kami menyimpulkan Presiden sudah setting-an, memaksa eksekusi mati diberlakukan," ujar Siane.

Siane menengarai pelaksanaan eksekusi mati berlakukan paksa oleh Presiden hanya untuk menuai pencitraan positif di publik bahwa pemerintah saat ini tegas dan berwibawa. "Jangan mencari pencitraan dengan cara menghilangkan nyawa orang," ujar Siane.

Diberitakan, Kejagung telah menembak mati enam narapidana narkotika, Minggu 18 Januari 2015 lalu. Satu napi warga negara Indonesia, sementara enam napi lain adalah warga negara asing. Eksekusi mati ini adalah gelombang pertama. Artinya, akan ada eksekusi mati selanjutnya.

Sebelumnya, melalui halaman Facebook-nya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya memerangi mafia narkoba yang telah merusak masyarakat.

"Perang terhadap Mafia narkoba tidak boleh setengah-setengah karena narkoba benar-benar sudah merusak kehidupan baik kehidupan penggunanya maupun kehidupan keluarga pengguna narkoba.

Tak ada kebahagiaan hidup yang didapat dari menyalahgunakan Narkoba. Negara harus hadir dan langsung bertempur melawan sindikat Narkoba.

Indonesia Sehat, Indonesia tanpa Narkoba..."tulis Jokowi. (Baca: Lewat Facebook, Jokowi Tegaskan Perang terhadap Mafia Narkoba)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com