Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hikmahanto: Pemerintah Tak Perlu Khawatir Langkah Brasil-Belanda Tarik Dubes

Kompas.com - 18/01/2015, 15:30 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir atas langkah Brasil dan Belanda menarik duta besar mereka di Indonesia pascaeksekusi hukuman mati warga dua negara tersebut.

"Pascapelaksanaan hukuman mati, Brasil menarik dubesnya di Indonesia untuk berkonsultasi, demikian juga Pemerintah Belanda, akan melakukan hal yang sama. Pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir secara berlebihan atas tindakan ini," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (18/1/2015), seperti dikutip Antara.

Hikmahanto meminta Pemerintah Indonesia tidak lantas kendur dalam pelaksanaan hukuman mati untuk terpidana mati berikutnya. (Baca: Setelah Eksekusi Mati 6 Terpidana, Masih Ada Gelombang Selanjutnya)

Menurut dia, penarikan mundur dubes harus dipahami sebagai ketidak-sukaan negara sahabat terhadap kebijakan pelaksanaan hukuman mati. Walau demikian, negara tersebut sangat paham bahwa mereka tidak mungkin melakukan intervensi terhadap kebijakan hukuman mati Indonesia.

Selain itu, penarikan dubes merupakan respons Pemerintah Brasil atau Belanda terhadap tuntutan publik dalam negeri masing-masing. (Baca: Warganya Dieksekusi di Nusakambangan, Belanda dan Brasil Tarik Dubes)

"Publik dalam negeri layaknya Indonesia pasti akan menuntut pemerintah untuk memprotes keras kebijakan pelaksanaan hukuman mati," kata dia.

Dia memperkirakan, penarikan dubes tidak akan lama, mengingat saat ini banyak negara yang justru membutuhkan Indonesia. Misalnya, dalam hal ekonomi, Brasil memiliki kepentingan yang lebih tinggi terhadap Indonesia dibandingkan sebaliknya.

"Indonesia tidak akan diisolasi atas pelaksanaan hukuman mati," ucap dia.

Untuk memitigasi dampak, Hikmahanto mengusulkan agar menteri luar negeri dan kepala perwakilan melakukan pendekatan dengan berbagai negara dan menjelaskan pelaksanaan hukuman mati karena Indonesia mengalami kondisi darurat narkoba.

Negara-negara tersebut, kata dia, tidak seharusnya melakukan protes secara berlebihan bila tindakan warga mereka menyebabkan generasi muda Indonesia terancam narkoba.

Pada Minggu dini hari, Kejaksaan Agung telah melaksanakan eksekusi terhadap enam terpidana mati, yang masing-masing merupakan warga negara Indonesia, Brasil, Belanda, Malawi, Vietnam, dan Nigeria.

Lima terpidana mati dieksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, yakni Marco Archer Cardoso Moreira (WN Brasil), Rani Andriani alias Melisa Aprilia (WNI), Namaona Denis (WN Malawi), Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (WN Nigeria), serta Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (WN Belanda).

Sementara itu, seorang lainnya, yakni Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam), dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sindir Polri, Megawati: Kapan Polisi Bisa seperti Pak Hoegeng Lagi?

Sindir Polri, Megawati: Kapan Polisi Bisa seperti Pak Hoegeng Lagi?

Nasional
Megawati Bergetar Ucapkan Terima Kasih ke Pemilih PDI-P

Megawati Bergetar Ucapkan Terima Kasih ke Pemilih PDI-P

Nasional
KPK Sebut Pejabat Kementan yang Manipulasi Perjalanan Dinas Demi SYL Bisa Dihukum

KPK Sebut Pejabat Kementan yang Manipulasi Perjalanan Dinas Demi SYL Bisa Dihukum

Nasional
Puji Ahok, Megawati: Orang yang Berani di PDI-P Hanya yang Mantap, Tidak Goyang-goyang

Puji Ahok, Megawati: Orang yang Berani di PDI-P Hanya yang Mantap, Tidak Goyang-goyang

Nasional
Megawati: Saya Sekarang Provokator Demi Kebenaran dan Keadilan

Megawati: Saya Sekarang Provokator Demi Kebenaran dan Keadilan

Nasional
Ungkit Pemilu 2024 Curang Secara TSM, Megawati: Saya Tahu Kok!

Ungkit Pemilu 2024 Curang Secara TSM, Megawati: Saya Tahu Kok!

Nasional
Megawati Ajak Puan Tukar Posisi: Saya Jadi Ketua DPR, Kamu Jadi Ketum

Megawati Ajak Puan Tukar Posisi: Saya Jadi Ketua DPR, Kamu Jadi Ketum

Nasional
Andika Perkasa Disoraki di Rakernas PDI-P, Megawati: Kok Banyak Fans

Andika Perkasa Disoraki di Rakernas PDI-P, Megawati: Kok Banyak Fans

Nasional
Megawati Ucapkan Beribu Terima Kasih ke Hanura, PPP, dan Perindo karena Tetap Mau Bareng PDI-P

Megawati Ucapkan Beribu Terima Kasih ke Hanura, PPP, dan Perindo karena Tetap Mau Bareng PDI-P

Nasional
Ngaku Pernah Bersaing dengan Guntur Soekarnoputra, Megawati: Nanti Saya Lebih dari Kamu, Hehe Sorry

Ngaku Pernah Bersaing dengan Guntur Soekarnoputra, Megawati: Nanti Saya Lebih dari Kamu, Hehe Sorry

Nasional
Sedih PPP Tak Lolos Parlemen, Megawati: Tak Usah Khawatir, Nanti Menang Lagi

Sedih PPP Tak Lolos Parlemen, Megawati: Tak Usah Khawatir, Nanti Menang Lagi

Nasional
Tanpa Jokowi, Ini Sejumlah Menteri hingga Ketua Umum Partai yang Hadir di Rakernas PDI-P

Tanpa Jokowi, Ini Sejumlah Menteri hingga Ketua Umum Partai yang Hadir di Rakernas PDI-P

Nasional
Keberangkatan Gelombang Kedua Dimulai, 2 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Jeddah

Keberangkatan Gelombang Kedua Dimulai, 2 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Jeddah

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Tentukan Sikap Politik di Rakernas, Budi Arie: Terserah Mereka

Soal Kemungkinan PDI-P Tentukan Sikap Politik di Rakernas, Budi Arie: Terserah Mereka

Nasional
Kasus SYL, KPK Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Bisa Jadi Tersangka TPPU Pasif

Kasus SYL, KPK Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Bisa Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com