Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hendropriyono Mengaku Tak Ikut Campur Penunjukan Anaknya sebagai Komisaris Telkomsel

Kompas.com - 05/01/2015, 14:32 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono mengaku tidak ikut campur dalam proses penunjukan anaknya, Diaz Hendropriyono, sebagai Komisaris PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Mengenai kemampuan anaknya, Hendropriyono menyerahkan kepada penilaian publik.

"Saya enggak tahu, itu saya tidak ikut campur. Sepanjang kemampuan ada, pendidikannya cukup, saya kira terserah yang menilai. Tetapi, saya tidak pernah ikut campur soal-soal yang ada kaitannya dengan kekeluargaan atau famili saya, itu terserah kepada Presiden," kata Hendro, seusai bertemu Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/1/2015).

Pertemuan Hendropriyono dengan Jokowi berlangsung sekitar lebih dari satu jam. Menurut Hendro, dalam pertemuan hari ini, dia hanya melaporkan kepada Presiden bahwa kondisi kesehatannya sudah membaik. Hendro mengaku siap mendukung Presiden dalam posisi apa pun, termasuk mendukung dari luar pemerintahan.

"Untuk apa saja, tapi walaupun saya di luar, sebagai swasta, tapi saya tidak ditawar-tawar tetap akan mendukung beliau dan pemerintahannya supaya sukses," sambung dia.

Ia pun membantah ditawari posisi tertentu di pemerintahan. Mengenai kemungkinan dia ditawarkan posisi penting dalam pemerintahan, Hendropriyono mengatakan, masih banyak tokoh muda yang potensial dan lebih baik daripada dirinya untuk mengisi posisi di pemerintahan.

"Jadi, sudah waktunya orang-orang muda ini ikut dalam barisannya Pak Jokowi, Pak Presiden, supaya sukses memimpin negeri kita, begitu. Jangan pakai saya yang tua," kata Hendro.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat umum pemegang saham (RUPS) Telkomsel menunjuk Diaz sebagai salah satu komisaris di perusahaan telekomunikasi tersebut. Diaz pernah terlibat dalam mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pilpres lalu. Ia tercatat sebagai Ketua Umum Kawan Jokowi dan situs Gerak Cepat Jokowi-JK.

Selain Diaz, RUPS menetapkan empat komisaris lainnya, yakni Heri Sunaryadi, Mukhlis Moechtar, Paul Dominic O'Sullivan, dan Yuen Kuan Moon. RUPS Telkomsel juga menetapkan Ririek Adriansyah sebagai direktur utama pengganti Alex Janangkih Sinaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com