Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Perintahkan Polisi dan TNI Selesaikan ISIS di Poso

Kompas.com - 29/12/2014, 21:48 WIB
Icha Rastika

Penulis

SOLO, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk menyelesaikan masalah negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang muncul di Poso, Sulawesi Tengah. Kalla menilai, masih ada bibit-bibit radikalisme yang mungkin tumbuh di Poso.

"Ya itu kan Poso masih banyak unsur-unsur yang dilatih oleh yang radikal, sumber-sumber teror, karena itu polisi, tentara, harus menyelesaikan itu," ucap Kalla di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah, Senin (29/12/2014).

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan, aparat intelijen telah mendeteksi adanya perekrutan dan perkembangan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Poso, Sulawesi Tengah.

Tedjo memastikan ada ratusan warga negara Indonesia yang sudah masuk menjadi anggota ISIS. Dia juga mengungkapkan ada sebanyak 110 warga negara asing yang teridentifikasi anggota ISIS di Poso.

Pada 13 September 2014, Tim Detasemen 88 Antiteror Polri menangkap tujuh orang yang diduga terkait kelompok ISIS di Poso, Sulawesi Tengah. Empat orang di antaranya merupakan warga negara Turki.

Jejak ISIS di Poso bermula saat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada Agustus 2014, mengetahui adanya pergerakan kelompok teroris pimpinan Santoso Abu Wardah. Mereka mengidentifikasi kelompok Santoso ini melakukan pergerakan mirip ISIS.

Kapolda Sulteng, Brigadir Jenderal Ari Dono Sumanto, bahkan menduga kelompok Santoso bersama simpatisannya sudah masuk ISIS. Ini terlihat dari temuan adanya sekelompok orang yang mengibarkan bendera ISIS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com