Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Insinyur Pertanian Jangan Ada di Kantor

Kompas.com - 26/12/2014, 10:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


SUBANG, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo kembali menekankan target pemerintah melakukan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Jokowi pun memberikan sejumlah instruksi agar target itu tercapai di hadapan kepala daerah dan kelompok tani di Balai Besar Penelitian Tanam Padi, Desa Sukamandi, Subang.
 
"Saya titip agar insinyur pertanian kita jangan ada di kantor! Harus di lapangan dan memberikan bimbingan ke kelompok tani, kesulitan dan kekurangannya apa. Semua harus kembali ke sawah ke kebun," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya ke Subang, Jawa Barat, Jumat (26/12/2014).
 
Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana itu melihat insinyur pertanian saat ini justru lebih banyak ditempatkan di administrasi. Padahal, petani membutuhkan bimbingan ilmu bagaimana meningkatkan hasil taninya.
 
Jokowi menyebutkan potensi bibit padi Inpari yang dibuat oleh Balai Besar bisa menghasilkan 8 juta ton. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah mengecek ke sejumlah petani di lapangan dan tak pernah ada yang bisa mencapai angka maksimal itu.
 
"Paling-paling hanya 4,5-5 juta ton. Di dalam balai desa dilakukan secara cermat, teliti dan tau betul apa yang dilakukan, tapi di lapangan tidak pernah diberikan bimbingan," keluh Jokowi.
 
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimoeljono untuk menyetop protek perluasan kantor di Jakarta. 

"Kalau kebanyakan insinyur kita di kantor, padahal kebutuhan kita di lapangan banyan untuk mengecek kualitas jalan, kualitas irigasi dan bendungan. Semua harus di lapangan agar kita tidak kalah berkompetisi," ujar Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com