Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Malaysia Pulangkan Ratusan WNI yang Masuk Tanpa Izin

Kompas.com - 23/12/2014, 09:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 703 Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) Indonesia di Malaysia akan dipulangkan ke Indonesia melalui Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) Subang, pada Selasa (23/12/2014) dan Rabu (24/12/2014). Wakil Kepala Perwakilan Indonesia untuk Malaysia, Hermono, akan mengantarkan ratusan WNI ini, dan menyerahkannya kepada Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, untuk selanjutnya diantar ke daerah masing-masing.

Berdasarkan siaran pers dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, pemulangan PATI Indonesia ini merupakan hasil pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid bin Hamidi pada 18 Desember 2014 lalu.

Seluruh PATI Indonesia ini akan diterbangkan dengan lima pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara yang dijadwalkan mendarat di Pangkalan TUDM Subang pada 23 Desember 2014, pukul 11.30 waktu Subang, Malaysia. Kemudian, keberangkatan dari Pangkalan Subang menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma akan menyesuaikan dengan kesiapan administrasi Imigrasi Malaysia. Persiapan administratif itu diperkirakan selesai sekitar pukul 14.00 waktu Subang, Malaysia.

Jadwal kedatangan dan keberangkatan pada hari kedua pun akan mengikuti pola hari pertama. Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa PATI Indonesia yang akan dipulangkan pada hari pertama berjumlah 494 orang, sedangkan sebanyak 209 orang lainnya akan dipulangkan pada hari berikutnya.

PATI Indonesia tersebut terdiri dari 603 orang yang dibebaskan dari sembilan depo tahanan imigrasi Malaysia, yaitu Depo Bukit Jalil, KLIA, Lenggen, Machap Umboo, Tanah Merah, Semenyih, Langkap, Juru dan Ajil. Selain itu, ada juga 100 buruh migran Indonesia (BMI) bermasalah yang ditampung di shelter KBRI Kuala Lumpur, KJRI Penang, dan KJRI Johor Bahru. Seluruh BMI tersebut akan didata oleh Imigrasi Malaysia dan akan dimasukkan dalam daftar hitam cekal.

Setelah proses imigrasi Malaysia selesai, Tim Satgas KBRI akan melakukan proses verifikasi kewarganegaraan BMI tersebut. Pemulangan BMI ilegal dari Malaysia ini juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta BMI ilegal kembali ke Indonesia agar tidak menghadapi masalah hukum di negara lain.

Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno menegaskan bahwa Pemerintah Malaysia akan melakukan penegakan hukum yang lebih tegas kepada semua pekerja asing yang tidak memiliki dokumen sah. Oleh karena itu, Herman meminta agar semua warga negara Indonesia yang akan bekerja di Malaysia mengikuti semua aturan, baik aturan di Indonesia mau pun di Malaysia agar dapat terlindungi dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com