Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Senior Golkar Minta Aburizal dan Agung Pertimbangkan Hasil Survei LSI

Kompas.com - 22/12/2014, 15:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, meminta dua kubu Partai Golkar yang saat ini sedang berkonflik untuk sama-sama mempertimbangkan hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia.

Survei itu menunjukkan suara Golkar turun ke angka 8,4 persen karena kisruh dan dualisme kepemimpinan yang terjadi. Padahal, pada pemilu legislatif April lalu, Golkar masih mendapatkan 14,75 persen suara.

"Hasil survei LSI bahwa suara Partai Golkar merosot itu sebaiknya disikapi secara proporsional oleh elite pemimpin di DPP Partai Golkar, baik DPP hasil Munas Bali maupun Munas Jakarta," kata Hajriyanto saat dihubungi, Senin (22/12/2014).

Hajriyanto mengatakan, baik DPP hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie maupun Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono, saat ini sama-sama sedang memainkan politik "burung unta". Mereka, kata Hajriyanto, menutup mata terhadap ancaman yang akan segera menyerang Partai Golkar.

"Pernyataan orang DPP bahwa survei LSI yang mengatakan PG terjun bebas itu adalah survei yang tidak obyektif, survei yang salah, survei bayaran untuk menghancurkan Golkar. Survei pesanan eksternal PG, dan lain-lain. Burung unta itu suka menutupi dan menyembunyikan masalah," ujarnya. (Baca: Partai Golkar Diprediksi LSI Hanya Peroleh 8,4 Persen Suara)

Memang, lanjut Hajriyanto, hasil survei itu tidak perlu disikapi secara berlebihan seolah-olah menjadi "lonceng kematian" bagi masa depan Partai Golkar. Namun, sikap sinisme yang ditunjukkan oleh beberapa oknum DPP Partai Golkar itu, menurut dia, tidak mencerminkan sama sekali sikap seorang yang terpelajar.

"Seorang yang berpendidikan tinggi tidak begitu caranya membaca hasil survei. Sikap itu sangat tidak akademis dan tidak berjiwa sarjana. Hasil survei itu mestinya disikapi secara proporsional saja sebagaimana mestinya seorang yang berpendidikan dan kemudian diposisikan menjadi salah satu bahan pertimbangan penting untuk pengambilan kebijakan. Bukannya malah bersikap emosional yang mengesankan mengolok-olok atau mencemooh lembaga survei seperti itu," ucap Hajriyanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com