Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/12/2014, 20:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian Muhammad Harris meminta perubahan kepemimpinan di lembaga kepolisian. Menurut dia, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman sudah tidak layak menjabat karena kinerja kepolisian telah mendapat rapor merah dari Indonesian Police Watch.

Dia mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mencari sosok Kapolri yang baru untuk menggantikan Sutarman. Harris menilai, salah satu yang membuat kepolisian mendapat rapor merah disebabkan ketidaktegasan Sutarman sebagai pimpinan. Padahal, kata dia, saat ini dibutuhkan sosok pemimpin yang tegas, termasuk dalam memberantas separatis di wilayah-wilayah rawan.

"Jangan sampai kasus Timor Timur kembali terulang," kata Harris dalam diskusi dengan tema "Police Outlook 2005, Evaluasi dan Proyeksi Kinerja Polri" yang diselenggarakan IPW di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Hadir dalam acara itu Juru Bicara Independent Police Watch (IPW) Sogi Sasmita, pengacara Eggy Sudjana, dan Sekretaris Jenderal Kompolnas, Hadri Safriadi Cut Ali. Selain itu, Haris meminta kepada Polri untuk membuat keterbukaan informasi publik.

"Laporan kan hak publik, jadi harus dibuka dan ditangani secara transparan," kata dia. Apalagi, kata dia, banyak masyarakat yang tidak tahu sampai di mana kasus yang dilaporkannya. "Banyak masyarakat tidak tahu laporannya sampai mana sehingga cukup membingungkan masyarakat," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, pengacara Eggy Sudjana meminta kepada Kompolnas untuk melakukan action dan memberikan pengawasan yang maksimal kepada aparat kepolisian. "Kompolnas harus mengawasi aparat polisi sehingga tidak terjadi lagi keluhan-keluhan dari masyarakat," kata dia.

Selain itu, Eggy juga meminta kepada IPW untuk memberikan masukan dan penilaian sehingga kepolisian tahu apa saja yang harus diperbaiki. Tak ketinggalan, Sekjen Kompolnas Hadri Safriadi Cut Ali juga menilai kinerja kepolisian belum memuaskan. Pasalnya, masih banyak kinerja kepolisian yang dikeluhkan masyarakat, terutama di bidang Reserse.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com