Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/12/2014, 18:50 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari 34 menteri yang masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ada empat menteri yang dinilai mendapat perhatian masyarakat berdasarkan hasil survei Cyrus Network.

Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan.

"Terhadap kinerja para menteri dua bulan ini, hasil survei menunjukkan bahwa hanya empat menteri yang cukup dikenal dan mendapatkan perhatian masyarakat. Itu pun tidak semuanya dianggap memiliki kinerja yang menjanjikan," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Survei ini dilakukan selama 1 hingga 7 November 2014 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden. Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (margin of error) lebih kurang 3,1 persen.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa Susi adalah menteri yang dianggap memberikan harapan dengan persentase lebih besar dibandingkan tiga menteri populer lainnya. Sebanyak 28,7 persen menilai Susi memberi harapan jika dilihat dari kinerjanya, sedangkan yang meragukan Susi hanya 6 persen. Sisanya, yakni 65,4 responden, mengaku tidak tahu.

Sementara itu, hanya 10,9 persen responden yang menilai Puan Maharani memberi harapan. Sisanya, yakni 12,6 persen, meragukan kinerja Puan dan 76,4 persen mengaku tidak tahu.

Sedangkan responden yang menilai Khofifah bisa memberikan harapan sebanyak 15,0 persen. Kemudian Anies dianggap memberikan harapan oleh 11,2 persen responden.

Politikus Partai Golkar Misbakhun yang hadir dalam acara peluncuran hasil survei tersebut menilai bahwa empat menteri yang dianggap populer itu diuntungkan karena selama ini belum pernah dimintai keterangan DPR mengenai kebijakan-kebijakan mereka. Padahal, menurut Misbakhun, kebijakan mereka bukan tanpa cela.

"Bu Susi pasti nanti akan ditanya DPR seberapa besar pengaruh tenggelamkan kapal daripada memanfaatkan kapal untuk nelayan Indonesia, lalu kenapa yang ditenggelamkan bukan kapal-kapal besar? Ini kan belum pernah dijawab. Kemudian Khofifah soal BLT (bantuan langsung tunai), yang menerima lebih banyak daripada yang tidak berhak dibandingkan yang berhak, kepala desa yang belum diajak pendataan karena basisnya data BPJS," papar Misbakhun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com