LSI: Akibat Konflik, Elektabilitas Golkar di Bawah 10 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia memperlihatkan, tingkat daya pilih publik atau elektabilitas Partai Golkar merosot menyusul terjadinya dualisme kepemimpinan di partai berlambang beringin itu. Elektabilitas Golkar, menurut survei LSI, bahkan merosot hingga di bawah 10 persen.

"Elektabilitas partai akan semakin merosot, karena citra buruk yang melekat akibat konflik elit partainya sendiri," ujar peneliti LSI Adrian Sopa, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2014).

Adrian mengatakan, jika pemilu legislatif dilakukan saat ini, maka elektabilitas Golkar hanya sebesar 8,4 persen. Menurut survei LSI, angka tersebut adalah yang terendah dalam sejarah Partai Golkar.

Sebagai gambaran, berikut laporan survei LSI terhadap elektabilitas Golkar selama empat periode terakhir: Pada Pemilu 1999 suara Golkar mencapai 22,44 persen. Di Pemilu 2004 suara Golkar mencapai 21,58 persen. Pemilu 2009, suara Golkar mencapai 14,45 persen. Pemilu 2014, suara Golkar mencapai 14,75 persen.

LSI melakukan pengumpulan data survei kepada 1200 responden, pada 16-17 Desember 2014. Penelitian menggunakan sistem quickpoll (smartphone LSI), dengan metode multistage random sampling. Adapun, tingkat kesalahan dalam penilitian sebesar lebih kurang 2,9 persen.

Hingga saat ini, masalah dualisme kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut belum juga menemui penyelesaian. Baik kubu Aburizal, maupun kubu Agung Laksono, meskipun telah sama-sama menyatakan siap islah, keduanya masih memiliki beda penafsiran mengenai mekanisme penyelesaian masalah.

Golkar mengalami dualisme kepemimpinan setelah kubu Aburizal dan kubu Agung Laksono mengadakan munasnya masing-masing. Kedua kubu kemudian mendaftarkan kepengurusan hasil munas itu ke Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, Menkumham mengatakan, kementerian menyimpulkan untuk mengembalikan penyelesaian dualisme kepemimpinan Golkar ke internal partai tersebut. (Baca: Tak Putuskan Apa Pun, Kemenkumham Kembalikan Penyelesaian Konflik ke Internal Golkar)

Pemerintah menilai bahwa munas yang digelar dua kubu di internal Golkar adalah sah. Akhirnya, kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan lama yang di dalamnya mencatat Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso sebagai pengurus.