Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem: Pemerintahan SBY Tak Cerdas, Pemerintahan Jokowi yang Menanggung

Kompas.com - 19/12/2014, 09:14 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak pihak yang menentang kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia justru sedang turun. Anggota Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menilai, hal itu semata bukan salah pemerintahan saat ini.

Menurut dia, kebijakan itu diambil akibat pemerintah sebelumnya tidak cerdas dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Pemerintah sebelumnya itu tidak cerdas. Subsidi BBM dulu itu tidak pernah dialihkan ke sektor-sektor riil sehingga membuat utang menumpuk. Akibatnya, pemerintah sekarang yang menanggungnya. Pemerintah dulu hidup dengan pembiayaan utang, tidak ada swasembada, misalnya pada pangan ataupun lainnya. Tidak ada sama sekali itu," kata Irma seusai diskusi dengan tema "Pengaruh Kenaikan BBM dan Kenaikan Upah Minimum Pekerja untuk Kesejahteraan Rakyat", di Auditorium DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (18/12/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Anggota Komisi IX itu mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK belum bisa dinilai lantaran baru bekerja dua bulan lebih.

"Ini kan baru satu bulan, belum bisa bekerja maksimal. Dengan APBN 2014, subsidi tinggi, sektor yang lain dilupakan. Lihat saja tak ada subsidi bibit, tidak ada subsidi pangan, ini kan pekerjaan rumah yang besar bagi Jokowi-JK yang harus diselesaikan," katanya.

Ia menambahkan, paradigma yang sekarang terjadi berbeda. Pemerintah Jokowi-JK tengah mengupayakan swasembada pangan, tidak ingin berutang banyak, dan ingin melunasi utang serta bunganya. (Baca: Jokowi: Tiga Tahun Belum Swasembada, Saya Ganti Menteri Pertanian)

"Langkah menteri saling berkoordinasi itu sudah tepat. Harus saling support. Saya lihat pemerintah hari ini berani demi menyelamatkan negara. Meningkatkan infrastruktur, semuanya untuk kepentingan rakyat," katanya. (Baca: Jusuf Kalla Targetkan Swasembada Padi, Gula, Jagung, dan Kedelai dalam Satu Tahun)

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengaku mengikuti perkembangan situasi di Tanah Air, termasuk soal gejolak ekonomi akibat jatuhnya nilai rupiah belakangan ini. Ia mengaku juga mengamati komentar publik, termasuk jajaran pemerintah terkait masalah ini.

Dalam pengamatannya, SBY merasa dijadikan "kambing hitam" atas situasi ekonomi saat ini, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo.

Terkait tudingan tersebut, SBY meminta kepada orang-orang yang bekerja dalam 10 tahun pemerintahannya untuk bersabar. Ia meminta mereka tidak ikut melontarkan tudingan. (Baca: SBY Merasa Dijadikan "Kambing Hitam" atas Terpuruknya Rupiah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com