Wapres Jusuf Kalla Minta Kebijakan Jangan Dikriminalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyayangkan banyaknya pejabat negara yang lambat mengeksekusi sebuah kebijakan. Menurut Kalla, banyak pejabat lambat mengeksekusi kebijakan lantaran takut terjebak dalam pelanggaran administrasi dan akhirnya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan Agung.

"Itu karena takut, takut sama KPK, sama Kejaksaan," kata Kalla, di acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional RPJMN 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Kalla mengungkapkan, banyak pejabat setingkat menteri atau kepala daerah yang meminta bantuan pejabat di bawahnya untuk melakukan kajian. Alasannya, agar ketika ditemukan kesalahan saat kebijakan telah dieksekusi, pejabat tersebut bisa berdalih melakukannya atas rekomendasi bawahannya.

"Kadang ada kebijakan diperiksa Kejaksaan dan KPK. Maka, kebijakan jangan dikriminalkan supaya negeri ini bergerak," ujarnya.

Kalla lalu meminta semua menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk berani mengambil risiko demi mempercepat upaya mensejahterakan rakyat.

"Jadi gimana gerakkan bangsa? Perintah saja. Negeri ini pemerintah yang beri perintah, bukan pengimbauan Indonesia. Selama tak ambil manfaat pribadi tak apa-apa," pungkasnya.