Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Minta Lemhannas Ikut Bangun Revolusi Mental

Kompas.com - 16/12/2014, 21:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah sedang memulai upaya pembangunan revolusi mental bagi segenap bangsa Indonesia. Puan mengatakan, baik kalangan masyarakat umum ataupun kalangan pemerintah harus menyukseskan pembangunan revolusi mental itu.

"Pada akhirnya, visi dan misi Pemerintahan Jokowi tersebut tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada kerja sama dan gotong royong dengan segenap komponen masyarakat dan terutama dengan lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk dengan Lemhannas," kata Puan melalui keterangan pers Kemenko PMK, Selasa (16/12/2014).

Hal tersebut disampaikan Puan saat menjadi pembicara di sarasehan Lemhannas bertajuk "Penguatan Peran Lemhannas Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional" di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat. Puan melanjutkan, Lemhannas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan revolusi mental bangsa Indonesia seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Sebab, Lemhannas merupakan salah satu lembaga negara yang memegang peranan strategis untuk mencetak dan mempersiapkan kader dan calon-calon pemimpin bangsa di berbagai level kepemimpinan, baik nasional maupun daerah.

"Melalui pendidikan atau kursus-kursus Lemhannas, diharapkan para calon pemimpin nasional dapat memahami fungsi dan tanggung jawab kepemimpinannya dalam mengemban amanat penderitaan rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, UUD '45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar politisi PDI-P ini.

Puan mengatakan, Lemhannas sebagai sebuah lembaga dapat berperan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan politiknya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak hanya itu, kata Puan, keberadaan Lemhannas bisa membantu pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sesuai ideologi politik Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. 

"Betapa pentingnya ideologi bagi sebuah bangsa. Sejarah telah mencatat bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia yang dapat tumbuh dan menjadi negara yang besar serta kuat tanpa fondasi ideologi yang kokoh. Amerika, China, dan Jepang adalah contoh negara-negara maju di dunia yang memiliki fondasi ideologinya masing-masing yang kokoh," ujar putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ini.

Oleh karena itu, kata Puan, ia berharap Lemhannas dalam menjalankan fungsi melakukan kajian-kajian terhadap masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dapat terus melakukan upaya kritis mengembangkan Pancasila sebagai ideologi. Tentu ini dilakukan tanpa harus meninggalkan akar sejarah dalam proses kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagaimana yang dimaksudkan Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya di tahun 1945 yang lampau.

"Realitas atas situasi dan kondisi dalam negeri serta tantangan eksternal dari luar negeri yang terjadi saat ini adalah permasalahan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekayasa sosial bagi segenap bangsa Indonesia, baik komponen masyarakat umum maupun pemerintah dan penyelenggara negara lainnya agar dapat  merubah berbagai tantangan tersebut menjadi peluang bagi upaya memajukan dan memakmurkan bangsa," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com