Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Kritik Transmigration Award 2014 karena Tak Pakai Bahasa Indonesia

Kompas.com - 15/12/2014, 13:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkan kritik saat memberikan piala Transmigration Award 2014 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, Senin (15/12/2014). Menurut Kalla, nama dari penghargaan itu tidak bercita rasa Indonesia.

Transmigration Award adalah penghargaan untuk pihak-pihak yang ikut serta mendukung keberhasilan program transmigrasi. Ada tiga kategori dalam penghargaan ini, yaitu Makarti Nayotama, Makarti Pradipa, dan Makarti Pramati.

"Nama acaranya bahasa Inggris (Transmigration Award), di piala pakai bahasa Sanskerta, tidak ada bahasa Indonesianya ini. Seharusnya, 'Penghargaan Transmigrasi 2014'," kata Kalla.

Ucapan yang dilontarkan Kalla pada awal sambutannya itu langsung mengundang tepuk riuh dari peserta acara. Hadir dalam acara itu Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

"Perlu diperbaiki. Tapi, tentunya ini bukan dibuat oleh Menteri Marwan yang sekarang," ujarnya.

Dalam sambutannya, Kalla menyampaikan bahwa transmigrasi sudah menjadi sejarah panjang di Indonesia. Program tersebut telah berjalan lebih dari satu abad pada pemerintahan yang berbeda-beda.

Sementara itu, Marwan mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun keempat diberikannya Transmigration Award.

Ia menjelaskan, penghargaan ini dimaksudkan untuk pemerintah provinsi daerah asal dan tujuan transmigrasi, kabupaten yang melaksanakan pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri, dan perguruan tinggi serta media massa yang dinilai telah mendorong dan mengembangkan pelaksanaan program transmigrasi.

"Keberhasilan program transmigrasi tidak lepas dari kontribusi pemerintah, akademisi, para pakar, dan media massa. Keberhasilan dan kekurangannya harus kita akui bersama," ujarnya.

Adapun penerima Transmigration Award 2014 adalah pemerintah kabupaten/kota daerah asal transmigrasi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Karangasem.

Pemerintah kabupaten/kota daerah tujuan transmigrasi ialah Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah kabupaten/kota pelaksana pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri ialah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com