Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Jokowi-SBY Diprediksi Politisi PDI-P akan Ubah Peta Politik

Kompas.com - 11/12/2014, 15:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono adalah titik tolak yang mengubah peta konstelasi politik yang terjadi di tanah air. Menurut Maruarar, setelah pertemuan itu Partai Golkar langsung bereaksi.

"Ini jelas bisa mengubah peta nasional, buktinya hasil Munas Partai Golkar inginkan pilkada langsung itu bisa diubah. Tentu Golkar tidak sembarangan mengubah hasil munas," ucap Maruarar di Kompleks Parlemen, Kamis (11/12/2014).

Dia membandingkan Kongres yang dilakukan PDI-P pada 2010 lalu yang menyatakan PDI-P akan berada di luar pemerintah. Saat itu, PDI-P langsung didekati Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Namun, PDI-P menolak karena berpegang pada hasil munas.

"Maka, sebuah hal luar biasa Partai Golkar bisa mengubah hal prinsip seperti. Pasti tidak akan mungkin tanpa perhitungan-perhitungan," ujar Ketua DPP partai berlambang banteng itu.

Sinyal lainnya yang ditangkap Maruarar adalah pernyataan Ketua DPR Setya Novanto yang juga politisi Partai Golkar. Setya mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi KIH dan KMP. Hal tersebut diyakini Maruarar akan bermakna politis ke depannya.

Namun, Maruarar tidak mau berspekulasi lebih lanjut apakah Golkar akan kemudian bergabung ke pemerintah. "Yang jelas pertemuan itu punya makna besar, dan akan mengubahnya. Apakah akan ada yang happy? Pasti," ujar Maruarar.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Di dalam pertemuan itu, Jokowi dan SBY sepakat mengawal Perppu Pilkada agar bisa diloloskan di DPR.

Setelah itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pun menyatakan dukungannya atas perppu yang mencantumkan model pilkada langsung. Padahal, Aburizal sebelumnya dengan tegas menyatakan menolak perppu tersebut, yang ditegaskan dalam Munas IX Partai Golkar di Bali. (baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com