Masa Reses DPR untuk Serap Aspirasi Rakyat, Bukan Waktu Istirahat!

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre for People Studies and Advocation (Cepsa) mengharapkan seluruh anggota DPR benar-benar memanfaatkan masa reses dengan optimal untuk menyerap aspirasi rakyat, bukan malah menjadikannya sebagai masa istirahat.

"Rakyat dan media massa harus mengawal masa reses bukan hanya sekadar menjadi masa istirahat para wakil rakyat," kata Direktur Eksekutif Cepsa, Sahat Martin Philip, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (11/12/2014), seperti dikutip Antara.

Ia menganjurkan anggota DPR periode 2014-2019, untuk mengoptimalkan masa reses perdana ini sehingga berkualitas. Mereka harus menjadikan masa reses hingga 11 Januari 2015, sebagai momen untuk menyerap aspirasi rakyat untuk disuarakan.

"Anggota DPR tidak bisa semena-mena menyatakan mewakili aspirasi rakyat, ketika nyatanya sama sekali tidak mendengar apa sebenarnya aspirasi rakyat itu," katanya.

Ia mengingatkan bahwa anggota DPR harus menghapus citra negatif yang timbul akibat kisruh yang terjadi di internal DPR sebelumnya, sehingga rakyat tidak kehilangan kepercayaan kepada para wakilnya di parlemen.

Sementara itu, Direktur Kajian dan Program Cepsa Fredy Umbu Bewa Guty mengatakan, masa reses merupakan momentum yang tepat bagi rakyat untuk mendapatkan klarifikasi kongkrit dari para wakilnya.

Fredy Umbu memandang, pada masa reses inilah sebenarnya kesempatan bagi rakyat atau konstituen pemilih antara lain untuk mendengarkan laporan kinerja dan menyampaikan aspirasi.

"Sayangnya, selama ini sangat sedikit laporan substantif dari pelaksanaan reses yang kontruktif bagi perubahan kesejahteraan rakyat, termasuk kegiatan reses yang diberitakan oleh media massa mainstream," katanya.

Untuk itu, kata dia, kualitas reses perlu didorong agar lebih bertanggungjawab sehingga benar-benar dijalankan sebagai bentuk pelayanan dan pembelajaran politik anggota Dewan kepada rakyatnya.

Di samping itu, ia mengemukakan, jumlah dana negara yang cukup besar untuk pelaksanaan reses para anggota Dewan perlu dipertanggungjawabkan secara transparan. (baca: Dana Reses Setiap Anggota DPR Rp 1,7 Miliar Per Tahun, tetapi Kerjanya Berantem Melulu)

"Jika DPR ingin berbenah diri dan membenahi proses demokrasi yang jujur, maka masa reses kali ini bukan saja seremonial atau silaturahmi biasa antara rakyat dan wakilnya," katanya.