Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rabu, PPP Kubu Djan Faridz Gelar Mukernas

Kompas.com - 08/12/2014, 15:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Ketua Umum Djan Faridz berencana menggelar Musyawarah Kerja Nasional I di Jakarta pada tanggal 10-13 Desember 2014.

Di dalam forum itu nanti juga dilakukan pengukuhan dan pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar PPP VIII di Jakarta pada 30 Oktober-2 November lalu. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Dimyati Natakusumah di Jakarta, Senin (8/12/2014).

"Semua kita undang," kata Dimyati seperti dikutip Antara, menjawab pertanyaan wartawan apakah kubu M Romahurmuziy (Romi) juga diundang dalam acara itu.

Sementara itu, Ketua DPP PPP yang juga ketua "Organizing Committe" Mukernas Ibnu Hajar Dewantara mengatakan, Mukernas akan diikuti 34 Dewan Pengurus Wilayah PPP, termasuk dari Kalimantan Utara.

"Akan hadir ketua dan sekretaris DPW se-Indonesia," ucap Ibnu.

Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair yang juga sesepuh partai berlambang Ka'bah dan seluruh anggota Fraksi PPP DPR juga disebut akan hadir dalam mukernas yang digelar di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta, itu.

Menurut Ibnu, pihaknya juga mengundang pimpinan partai politik, pimpinan DPR dan MPR, serta pimpinan ormas dan sejumlah tokoh nasional.

"Mukernas ini untuk mengambil kebijakan strategis dan menjelaskan kedudukan hukum DPP kepada wilayah dan publik," tutur Ibnu.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Eggi Sudjana menegaskan bahwa kisruh internal PPP telah selesai dalam perspektif partai. Tolok ukurnya adalah putusan mahkamah partai.

"Mahkamah partai putuskan DPP yang sah yang dipimpin Djan Faridz sebagai ketua umum dan Dimyati sebagai sekjen," ujar dia.

Sedangkan untuk urusan hukum di luar partai, kata Eggi, pihaknya menunggu putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mengingat mekanisme pengesahan partai politik harus melalui Pemerintah, yakni Kemenkumham, Eggi berharap pemerintah bertindak adil.

"Jangan karena kubu Romi dukung Presiden Jokowi lantas dianakemaskan. Jokowi Presiden kita semua, jadi harus mengayomi semua," ucapnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com