Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pakai Pesawat Komersial, Istana Klaim Hemat Rp 120 Juta

Kompas.com - 04/12/2014, 13:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat komersial dan duduk di kelas ekonomi dalam perjalanan dinas ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12/2014). Dengan perjalanan seperti itu, Istana mengklaim telah menghemat sampai Rp 120 juta dalam satu kali jalan.

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Andi mengatakan, apabila Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan dengan kapasitas penuh, maka negara harus membayar sebesar Rp 160 juta sampai Rp 170 juta. Sementara jika Presiden harus menyewa satu unit pesawat Garuda Indonesia, biaya yang dikeluarkan lebih mahal lagi, yakni mencapai Rp 400 juta.

"Dengan kalau naik kelas ekonomi sama seperti kemarin, maka yang keluar hanya Rp 40 juta sekian. Bisa hemat Rp 120 juta sekali jalan," kata Andi. (Baca: "Blusukan" ke Semarang, Jokowi Kembali Gunakan Pesawat Komersial)

Meski terbilang hemat melakukan kunjungan dengan pesawat komersial, tetapi Presiden tidak selamanya akan menggunakan cara serupa. Misalnya, Andi menyebutkan kunjungan kerja Presiden ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada Jumat (5/12/2014), Presiden akan tetap menggunakan pesawat kepresidenan.

"Ini karena jadwal pesawatnya enggak ketemu, karena habis itu Presiden berencana datang ke acara ICMI di Gorontalo," imbuh Andi.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan, penghematan tidak hanya dilakukan dengan memilih moda transportasi yang lebih murah. Penghematan juga dilakukan dengan merampingkan jumlah rombongan yang ikut dalam kegiatan Presiden.

Andi mengatakan, selama masa pemerintahan Jokowi, jumlah rombongan setidaknya sepertiga dari masa pemerintahan sebelumnya. Semakin sedikit rombongan yang dibawa mengharuskan setiap pejabat yang turut serta untuk bisa multitasking.

"Seperti yang diterapkan saat APEC, Asian Summit, dan G-20 itu, semuanya harus bisa multitasking dan ini bisa dilakukan saat kunjungan ke luar negeri pertama," ucap Andi beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com